Rabu, 26 Juni 2019
Indonesiaplus.id – Aksi damai digelar sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Namun, massa tak bisa mendekat ke arah Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran polisi sudah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat sejak pagi.
Organisasi dalam gerakan tersebut, adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama),
Front Pembela Islam (FPI), Alumni 212, beserta eksponen masyarakat lainnya.
Menurut Koordinator aksi, Abdullah Hemahua, bahwa pihaknya memberikan support kepada MK untuk memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres dengan benar serta sesuai fakta-fakta hukum yang ada.
“Jadi, sekali lagi saya katakan, bukan urusan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi kalau MK tidak mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan dan kemudian mengambil keputusan bertentangan dengan fakta dan keterangan saksi dalam persidangan, berarti ada kebohongan,” ujar Abdullah di lokasi, Jakarta, Rabu(26/6/2019).
Jika putusan MK saat ini tidak memperhatikan rasa keadilan, pada Pemilu 2024 mungkin hanya sekitar 50 persen saja yang mengikuti pesta demokrasi. Hal tersebut terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap partai dan elite politik sudah pudar.
“Bisa dibayangkan jika 2024 putusan MK tidak memperhatikan itu maka mungkin hanya 50 persen yang ikut
Pemilu 2024. Karena mereka hilang kepercayaan kepada partai, mereka hilang kepercayaan kepada elit politik,”
tuturnya.
Wakil Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustaz Asep Syarifudin mengatakan aksi kali ini tidak ada kaitannya dengan paslon pilpres tertentu. Pemimpin terpilih nantinya harus berdasarkan kedaulatan rakyat. “Jadi, yang harus kalah adalah siapapun yang zalim dengan ulama dan kaki tangan asing,” katanya.
PA 212 sudah menyampaikan bahwa surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya bahwa hari ini menggelar halalbihalal sekaligus aksi super damai mengawal MK. Pihaknya tidak sungkan mengajak segenap alumni 212 untuk datang ke Jakarta dalam rangka menjaga kedaulatan rakyat.
“Persidangan di MK itu terbuka untuk umum. Kalau ada rakyat yang mau hadir boleh tidak? Boleh. Polisi harus kawal, agar tidak ada yang rusuh. Jangan dilarang. Wahai polisi, kami datang kemari bukan demo terhadap Anda, bukan untuk perang dengan polisi, tapi untuk menguatkan MK buat keputusan seadil-adilnya,” katanya.[sap]
