Kamis, 6 Desember 2018
Indonesiaplus.id – Laporan Identity Theft Resource Center (ITRC) antara Januari sampai Juli 2018 terjadi pencurian 22.408.258 data.
Menurut Ponemon 2018, rata-rata total kerugian dari pelanggaran data 3,86 juta dolar AS, kemungkinan rata-rata pelanggaran data global dalam 24 bulan ke depan adalah 27,9 persen.
“Ada masalah pelik terkait data ketika tidak memiliki kontrol, kebijakan sangat ketat diberlakukan di banyak negara terkait data, misalnya dengan mewajibkan perusahaan teknologi membangun pusat data mereka di dalam negeri,” ujar Pakar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Yudhi Kukuh di Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Data bisnis yang datanya tertanam dalam infrastruktur perusahaan, musuh terbesar mereka saat ini ancaman serangan, yaitu malware yang bertujuan melumpuhkan operasi perusahaan sambil melakukan pencurian data.
Malware tersebut melakukan tujuan spionase. Hal itu sudah terjadi malware Gazer pada 2016, yang mengincar kedubes dan konsulat di seluruh dunia.
Untuk itu, setiap instansi perlu menerapkan teknologi Network Traffic Analysis dan Endpoint Detection and Response untuk mencegah serangan malware.
“Masyarakat kita belum terlalu peduli dengan keamanan siber. Contohnya, kita masih menggunakan kata kunci yang sama untuk semua aplikasi,” katanya.
Padahal jika kata kunci itu bocor, jelasnya, pembajak akan masuk ke semua aplikasi melalui surat elektronik. Contoh lainnya adalah seringnya pembajakan melalui aplikasi permainan di media sosial.
Selain itu, tambah dia, jika ponsel hilang maka yang diperhatikan adalah nomor kartu selulernya, bukan kontak yang ada di dalamnya. “Bisa saja, ada yang menggunakan kontak di dalam ponsel itu untuk tujuan tidak baik.”
Pakar TIK dari Prosperita Mitra Indonesia itu menambahkan pencurian data turut mengancam kedaulatan negara. Data yang dimaksud tidak hanya tentang data warga negara tetapi juga data-data yang dimiliki oleh institusi, baik bisnis maupun terutama institusi pemerintah seperti rahasia negara.[sam]
