Indonesiaplus.id – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin M Said, pemerintah dan BI harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan cetak uang.
“Pertimbangan mencetak uang harus dipikirkan matang-matang. Ada sebagian menginginkan mencetak uang untuk membantu likuiditas di pasar,” ungkap Muhidin di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Namun, kata Muhidin, perlu ingat bahwa ada konsekuensi di balik itu semua, yaitu potensi inflasi di kemudian hari.
“Perbankan memiliki kemampuan keuangan, berupa cadangan berbentuk surat berharga yang bisa direpo-kan di Bank Indonesia, untuk menambah likuiditas di pasar. Saya kira belum saatnya BI mencetak uang,” katanya.
Program Kartu Pra-Kerja, mendapat tanggapan yang luar biasa dari masyarakat. Terbukti sejak di launching pada 11 April 2020 hingga 22 April 2020, pesertanya mencapai 7.4 juta.
Di samping untuk meningkatkan kemampuan pekerja yang kena PHK, kartu prakerja juga berfungsi sebagai bantuan sosial.
“Kebijakan ini perlu dilanjutkan, sehingga para pekerja yang telah memperoleh peningkatan skills ini, dapat memanfaatkan nya saat mereka sudah terjun ke dunia kerja lagi di saat COVID-19 sudah reda,” tandasnya.
Publik perlu tahu pemerintah tidak melakukan tender dengan platform digital dalam pelaksanaan program kartu pra-kerja ini. Pemerintah perlu memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membeli pelatihan yang disediakan melalui platform digital.
“Soal kerja sama antara mitra digital (platform) dengan lembaga pelatihan, berlaku secara business to business,” tandasnya.[mus]
