Terbuka Kotak Pandora Pajak dan Bea Cukai, Sri Mulyani Wajib Mundur

Indonesiaplus.id – Terlepas berbagai dugaan dan analisis soal borok di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkuak. Sekarang muncul desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu).
Menurut ekonom senior, Anthony Budiawan bahwa Sri Mulyani gagal dan kotak pandora di Kemenkeu terumbar. Pamer harta pegawai Kemenkeu membuka aib khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
“Menkeu gagal memenuhi perintah konstitusi, yaitu APBN dilaksanakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arinya, Menkeu melanggar konstitusi, pasal 23 ayat (1) maka wajib mundur. Tak perlu menunggu sampai rakyat mendesak mundur,” tandas Anthony di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), menilai bahwa kekayaan kekayaan pegawai pajak maupun bea cukai, jumlahnya tidak normal. Dugaan didapatkan dari hasil korupsi penerimaan pajak yang dilakukan secara sistematis dan kolektif, secara bersama-sama.
Parahnya walau dibagi-bagi hasil korupsi kolektif berjalan lancar karena jumlahnya sangat besar, sehingga setiap orang masih mendapat bagian yang sangat besar. “PPATK membekukan lebih dari 40 rekening milik Rafael Alun Trisambodo dan keluarga, dengan nilai transaksi tidak kurang dari Rp500 miliar. Rafael Alun adalah pegawai pajak eselon tiga, pemicu terbukanya kotak pandora harta kekayaan pegawai Kemenkeu,” pungkasnya.[had]