Indonesiaplus.id – Tindak kekerasan yang menimpa umat muslim di India telah mengundang keprihatinan warga dunia, termasuk dari Indonesia.
Perdana Menteri India Narendra Modi dan partai pendukungnya, Bharatiya Janata Party (BJP) adalah sumber konflik yang memicu tragedi kemanusiaan di India.
Pernyataan itu disampaikan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyikapi kerusuhan yang disusul dengan perundungan (bullying), pembantaian dan pembunuhan terhadap umat Islam di dekat kota Delhi India oleh sekolompok ektremis Hindu pada tanggal 23-24 Februari 2020.
“KAHMI mengutuk keras pembantaian umat Islam di India dan sangat menyesalkan sikap PM Modi yang tidak responsif terhadap kerusuhan yang menewaskan puluhan dan mencedarai ratusan warganya,” ucap Koordinator Presidium MN KAHMI, Herman Khaeron dalam siaran pers MN KAHMI, Sabtu (7/3/2020).
Karena itu, KAHMI mendesak Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk pro-aktif mengajak negara-negara Islam menyusun komunike bersama guna mendesak pemerintahan PM Modi untuk menghapus pasal-pasal kontroversial di dalam undang-undang kewarganegaraannya yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas di India sebagai komitmen negara demokrasi.
“Pemerintah Indonesia mengambil langkah inisiasi antara lain agar Joko Widodo mengadakan pembicaraan bilateral dengan PM Modi untuk mencontohi Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi hidup rukun dan harmonis dengan kelompok agama minoritas lainnya,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MN KAHMI Manimbang Kahariady menambahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah cepat dan menyeluruh untuk menghentikan program politik genoside atas nama agama yang dilakukan oleh PM Modhi.
Aksi yang dilakukan PM Mohdi bertentangan dengan HAM dan akal sehat, antikemanusiaan mengatasnamakan agama. “PM Modhi beserta seluruh pemimpin di India harus menghormati dan melaksanakan isi deklarasi HAM PBB tahun 1948 untuk mewujudkan kehidupan bersama tanpa melihat perbedaan suku, agama dan ras,” ungkapnya.
Selain itu, KAHMI mendesak pengadilan HAM Internasional untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM yang secara nyata dilakukan oleh PM Modhi dan segera mengadilinya di pengadilan internasional sebagai pelaku tindakan kejahatan kemanusiaan.
“Warga dunia terutama lembaga-lembaga di bidang hak asasi manusia, demokrasi dan kemanusiaan untuk bersama-sama mengusung tema kerukunan dan harmoni bagi India sebagai rumah bersama bagi semua komunitas agama,” katanya.
Pada akhir pernyataan sikapnya, KAHMI mendoakan muslim di India untuk tetap sabar dan terus berjuang menuntut hak-haknya secara konstitusional dan berharap mendapat dukungan dari dunia Islam.
“Umat Islam di Indonesia terus menggalang dukungan dan solidaritas ukhuwah Islamiyah bagi saudara-saudara muslim di Indonesia dengan cara-cara yang santun dan berkeadaban,” ajaknya.
Selain itu, KAHMI menyerukan kepada rezim-rezim politik di dunia ini agar menghentikan seluruh pandangan buruk dan penghinaan bahwa umat Islam adalah teroris, radikalis dan segala persangkaan buruk lainnya.[mus]
