Proyek Kereta China Skandal Besar, Prof Didik J Rachbini: DPR Harus Bentuk Pansus

Indonesiaplus.id – Mega proyek kereta cepat China adalah skandal besar, sehingga DPR perlu bangun dari tidurnya dan membentuk panitia khusus (pansus) guna mengungkap skandal ini secara terang benderang.
“Jelas ini skandal besar. DPR harus bergerak jalankan fungsi kontrolnya. Jangan hanya jadi ‘pajangan’. Sejak 2020 dan 2021, DPR menjadi ‘pajangan’ karena tidak bisa lagi menentukan anggaran, sekarang waktunya bangkit dong. Bentuk pansus kereta cepat China,” tegas ekonom senior Prof Didik J Rachbini di Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Pemerintah tidak gampang-gampang menuruti kemauan China menggelontorkan dana tambanhan untuk menalangi bengkaknya biaya atau cost overrun proyek kereta cepat China sebesar US$1,9 miliar.
“Jadi, sebaiknya enggak usah dituruti (China). Ini biayanya nambah-nambah terus. Emangnya APBN itu sungai, airnya mengalir terus,” katanya.
Menurut Rektor Universitas Paramadina ini, menyebut bahwa proyek kereta cepat China Jakarta-Bandung yang digarap konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah proyek mengada-ada dipeunuhi skandal.
Misalnya, saat perencanaan ada menteri untuk melaksanakan proyek ini, namun adapula yang menolak. “Ini jelas ada skandal. Menhubnya kan sudah tidak mau dulu, Pak Jonan,” kata pendiri INDEF itu.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu menuding mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk bertanggung jawab. karena Rini Soemarno merupakan menteri yang paling ngebet untuk mewujudkan proyek ini.
Proyek kereta cepat China ini justru merongrong anggaran (APBN), karena dua kali bengkak. Juga, skemanya berubah dari business to business menjadi APBN bisa mengguyur proyek ini.
Awalnya, proyek kereta cepat China dengan rute Jakarta-Bandung ini dibiayai Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB), senilai US$ 5,5 miliar. Namun, bengkak dua kali menjadi US$5,8 miliar, dan US$ 6,07 miliar. Belakangan bengkak lagi US$1,9 miliar menjadi US$7,97 miliar.
Bahkan, tidak berhenti di situ target penyelesaiannya molor seiring membengkaknya biaya proyek. Semula ditargetkan 2019 namun molor ke 2022. Kini meleset ke Juni 2023 dan entah tahun depan bisa jadi meleset lagi ke tahun kapan.[had]