Indonesiaplus.id – Pemindahan Ibu Kota bukan solusi mengatasi masalah. Lantaran, selama lima tahun Presiden berkantor di Jakarta, macet dan banjir masih menjadi persoalan yang sama.
“Namun terpenting political will dari pemerintah menyelesaikan masalah tersebut. Soal kemauan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu itu harus dilakukan” ujar politikus PKS Aboebakar Alhabsyi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (31/8/2019).
Aparat di lapangan hanya menunggu perintah dari Jakarta. Sehingga, apa pun yang diperintahkan pemeritah pusat pasti akan dikerjakan demi NKRI.
“Kuncinya ada kejelasan dari kebijakan dan keberanian mengambil keputusan, bukan di mana keputusan itu diambil,” tandas Anggota komisi III DPR itu.
Kritik senada disampaikan oleh politikus PAN Drajad Wibowo, bahwa pemindahan Ibu Kota diyakini tidak akan membawa dampak kemunduran secara ekonomi.
Dradjad menilai rencana pemindahan ibu kota tersebut masih belum kredibel, minimal dari sisi skema pembiayaan. Juga, ditambah dari sisi proses politik, undang-undang, hankam dan sisi-sisi lainnya.
“Saya kira tanpa pembiayaan yang kredibel, jadi bagaimana sebuah proyek bisa berjalan baik dan sesuai dengan rencana?” tandasnya.[mus]
