Indonesiaplus.id – Pandemi covid-19 di Indonesia makin hari terus mengganas, hingga hari ini tercatat sudah menyebar di 24 provinsi di Indonesia.
“Saya ingatkan pemerintah segera lockdown menghadapi virus corona ini. Tapi pemerintah tampaknya enggan melakukan itu. Apakah tunggu sampai korbannya banyak baru melakukan lockdown, ” ujar Pimpinan Badan kerjasama antar-parlemen (BKSAP), Putu Supadma Rudana di Jakarta, Kamis (26/3/2020).
Saat ini, kata Putu, sudah 24 provinsi di Indonesia terpapar, lambat sekali kerja pemerintah dan obat dari Tiongkok sudah datang terus disebar ke seluruh Indonesia. “Kapan melakukan rapid test sehingga pemerintah harus transparan kepada masyarakat,” tandasnya.
Berdasarkan data Per Rabu (25/3/2020) kasus infeksi covid-19 di Indonesia mencapai 790 orang positif, di mana 58 orang tewas dan 31 pasien sembuh.
Dari awal, kata anggota Komisi VI pemerintah Indonesia tidak siap dan menyepelekan virus corona ini. Ia khawatir jika pandemi ini tidak berakhir secepat mungkin akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh total.
Terlihat dari banyaknya perusahaan tutup seperti mall, kantor, cafe, bioskop dan lainnya. Paling terdampak tentu saja adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Namun apakah itu cukup? Saya rasa tidak, ” katanya.
Seharusnya pemerintah memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to doorkepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti saat ini.
“Untuk tidak mengabaikan masyarakat kecil di tengah pandemi covid-19 ini. Sebab negara bertanggungjawab atas nasib masyarakat kecil seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar, ” katanya.
Juga, pemerintah harus peduli kepada pelaku usaha di seluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus corona.
Soal rapid test corona bagi anggota DPR, ia menyarankan agar mengutamakan rakyat dan tenaga medis daripada pejabat dalam berbagai hal, terlebih rapid test covid-19 atau untuk opsi obat-obatan dan APD.
“Jadi, memang saya tegas menolak test covid-19 untuk anggota DPR. Saat ini pejabat bukanlah prioritas. Masyarakat dan tenaga medislah yang paling utama untuk diberikan bantuan oleh negara, ” ungkapnya.
Bagi anggota DPR atau pejabat lainnya cukup mengkarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, ber-olahraga di rumah dan minum vitamin. Jika merasakan gejala langsung test Covid 19 di rumah sakit terdekat atau rujukan dengan menggunakan biaya sendiri bukan dibebankan ke negara.
Presiden Jokowi diharapkan menunjukkan naluri dan instict kepemimpinannya serta sense of crisisnya sebagai pemimpin bangsa dalam menghadapi masalah global terbesar kasus pandemi corona dengan mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Saya harap Presiden mampu menjadi dirijen mengorkestrasi segala resources yang ada, sehingga tidak terkesan mengkoreksi bawahan tapi memberikan arahan konsep dan clear direction dengan membiarkan ketua gugus tugas dan juru bicara saja yang menyampaikan berbagai hal-hal penting kepada masyarakat, ” katanya.
Alangkah lebih baik jika Jokowi tidak sembunyi dibelakang, tapi hadir di depan bersama para menteri dan ketua gugus tugas dan jubir penanganan covid-19.
Selain itu, Putu –akrab disapa PSR — ini turut mengucapkan belasungkawa untuk Ibunda Presiden Jokowi yang meninggal pada rabu kemarin.
“Saya turut berduka cita kepada Presiden Jokowi dan keluarga yang baru saja kehilangan Ibunda tercinta, semoga amal ibadah alamarhumah diterima di sisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” ungkapnya.[mus]
