Panglima TNI: Gangguan Keamanan di Papua Masih Taraf Kriminal

Indonesiaplus.id – Pasca dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono akan melakukan kunjungan ke daerah rawan konflik, mulai dari Papua, Laut Natuna hingga Aceh.
“Langkah pertama, daerah rawan strategis yang perlu kita kunjungi mulai dari Papua, Laut Natuna kemudian juga di Aceh, menjadi prioritas,” kata Yudo usai upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).
Potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat tindakan KKB, kata Yudo masih dikategorikan pelanggaran hukum kriminal sehingga menjadi ranah atau kewenangan Polri.
“Nanti saya rapatkan dulu dengan komandan-komandan satuan. Tentunya keadaan darurat yang menentukan atas (pemerintah). Saya kira, dengan eskalasi sekarang, masih taraf kriminal,” katanya.
Menurut Yudo setidaknya ada 12 perbatasan negara Indonesia yang dinilai rawan, di mana 10 di antaranya merupakan perbatasan laut.
Dari titik kerawanan tersebut, TNI sudah melakukan diplomasi di perbatasan yang berada di darat. Salah satu yang paling sulit dilakukan di perbatasan Laut Natuna. Sengketa perbatasan di Natuna, sudah 14 kali dinegosiasikan sejak tahun 1973 tetapi belum tuntas sampai sekarang.
TNI, kata Yudo, terus melakukan upaya diplomasi dengan negara tetangga agar nantinya tidak terjadi konflik. Selain itu, dia juga akan memaksimalkan tiga matra TNI dalam melakukan pengamanan.
Perbatasan perlu kita laksanakan ‘deploying’ kekuatan, baik patroli secara intensif, juga menjadi perhatian kita bersama.
“Kerawanannya dimulai dari perbatasan dan kita tidak berharap terjadinya hal yang tidak diharapkan. Namun, kita siap antisipasi segala terjadi. Kekuatan darat, laut, udara, kita jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu stand by. Kita juga tidak lepas dari latihan, supaya selalu terjaga kesiapsiagaan operasionalnya,” pungkasnya.[had]