Indonesiaplus.id – Saat ini, daripada meributkan wacana pemilu ditunda, lebih baik fokus memperbaiki tata cara Pemilihan Presiden (Pilpres).
Direktur Lembaga Riset dan Penelitian Indonesia (RISPENINDO), George Kuahaty menilai isu mundurnya pemilu sudah menjadi masalah serius pada tingkat elite partai. Juga, di zona akar rumput, responsnya hanya bersifat parsial.
“Jokowi dengan jelas menolak penambahan waktu jabatan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Hal sama disampaikan oleh PDIP. Jadi, wacana ini tidak mendapat sambutan dari partai-partai lainnya, sebab isu ini mulai mendapat resistensi, yang keluar adalah ide perbaikan tata cara pilpres,” ungkap George dalam keterangan resmi.
Usulan dan kritikan atas wacana mundurnya pilpres, tone-nya bisa saja berbalik positif ketika itu dilihat dari sisi manfaat. “Yusril Ihza Mahendra mengusulkan untuk menyelenggarakan pilpres seperti Filipina. Filipina telah menggunakan handphone ketika memilih presiden. Inilah sisi baiknya kritik,” tandas George.
Maka sebaiknya menunggu kritik dan ide yang membangun, terutama untuk perbaikan dan kemajuan tata cara pilpres.
Wacana boleh saja, tapi sebaiknya membawa pada kebaikan bersama, bukan menimbulkan masalah baru.
“Bukankah politik akan berujung pada konflik dan rekonsiliasi kepentingan. Ini seperti mata uang dengan sisi yang berbeda, namun dalam satu kesatuan,” katanya.
Selain itu, George lebih setuju mengedepankan politik elegan. “Silahkan saja berwacana tapi tetap dalam koridor sistem dan aturan yang disepakati bersama. Juga, mari kembali pada musyawarah guna mencapai mufakat,” katanya.[had]
