Indonesiaplus.id – Program kartu prakerja yang diberikan pemerintah tidak tepat untuk menanggulangi dampak wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Sejak awal, kartu prakerja merupakan janji politik Jokowi saat pilpres yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja.
“Hari ini situasi pandemi yang dibutuhkan penerima manfaat itu bukan pelatihan. Niat baik pemerintah tidak match dengan kebutuhan masyarakat,” tutur anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, Ahad (26/4/2020).
Program kartu prakerja mengalami perubahan skema untuk merespons dampak Covid-19. Pada awalnya program itu ditujukan bagi pencari kerja mendapatkan layanan pelatihan vokasi baik skilling atau reskilling.
Akhirnya, pemerintah mengubah kebijakan dan menggunakan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran covid-19.
Setiap peserta mendapatkan total insentif bantuan pelatihan Rp 3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei Rp50 ribu untuk tiga kali.
Soal pelatihan yang diberikan, Netty menilai seharusnya masalah permintaan dan penawaran tenaga kerja seharusnya seimbang. Namun, ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dari program kartu prakerja itu.
Di tengah pandemi ini, jumlah tenaga kerja justru menjadi melimpah karena imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.
“Supply begitu banyak. Kira-kira demand-nya ada gak. Lapangan kerjanya ada gak. Jangan sampai kemudian program yang menghabiskan anggaran cukup besar ini, uangnya habis, namun tidak mengentaskan masalah yang sebenarnya,” tandasnya.
Pelatihan secara online yang diberikan, juga tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan proses pendampingan.
“Kemudian apakah dengan situasi pandemi covid, kita sedang menerapkan jaga jarak, bertahan hidup, pelatihan menjadi efektif,” imbuhnya.
Tenaga Ahli Utama Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan sejak awal, konsep dasar kartu prakerja memang berbeda dengan yang saat ini dilakukan. Konsep dasarnya, adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja.
“Sejak awal ini bisa dipakai oleh orang pencari kerja atau penganggur, bisa juga dipakai oleh tenaga kerja yang ingin upskilling dan reskliling,” katanya.
Sejak awal, program kartu prakerja itu sudah direncanakan akan diluncurkan pada 2020, namun, wabah covid-19 yang terjadi di Indonesia merubah konsep dasar kartu prakerja. Kartu prakerja diharapkan bisa menjadi social safety net.
“Tadinya bantuan biaya pelatihan gede insentif kecil, sekarang biaya pelatihan kecil, insentifnya gede. Memang ini didesain tahun ini paling tidak 4 bulan ke depan digunakan sebagai social safety net,” pungkasnya.[mus]
