Indonesiaplus.id – Usai dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu (23/12/2020), Tri Rismaharini sebagai menteri sosial dan wali kota Surabaya yang rangkap jabatan terus menjadi sorotan publik.
“Sudah diberi kehormatan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri sosial. Lalu apa lagi yang dipretahankan Bu Risma dan alangkah baiknya mengundurkan diri sebagai dari wali kota agar bisa fokus,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni, Kamis (24/12/2020).
Menjadi menteri sosial, kata Fathoni, tentu saja berbeda dengan wali kota Surabaya sebab diurusi bukan 3 juta orang, melainkan masyarakat seluruh Indonesia yang membutuhkan konsentrasi penuh seorang pimpinan. “Jadi, jangan memalukan rakyat Surabaya,” tandas Ketua DPC Partai Golkar Surabaya ini.
Jabatan Risma di Surabaya tersisa dua bulan lagi, biarkan posisi diisi Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebagai pelaksana tugas (plt).
“Ukuran program, APBD 2021 sudah disahkan dan tidak mungkin plt bisa mengubah. Sebaiknya mundur dan fokus pada tugas kehormatan yang diberikan presiden,” tandasnya.
Terlebih citra Kementerian Sosial saat ini merosot pascapengungkapan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Citra Kemensos terdowngrade dan menjadi tugas berat Risma mengembalikan citra baik, sehingga dibutuhkan konsentrasi penuh,” ujarnya.
Desakan Fathoni disampaikan karena hingga saat ini belum ada surat pengunduran diri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke DPRD Kota Surabaya, sementara Risma sudah resmi bertugas sebagai menteri sosial pascapelantikan dan rangkap jabatan inilah menjadi sorotan publik.[mus]
