Indonesiaplus.id – Ekonom Senior Indonesia, Faisal Basri menilai rencana memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus ditunda mengingat soal pendanaan yang tidak sesuai dengan keuangan negara.
Namun, rencana sudah di depan mata terlebih UU tentang pemindahan ini telah disahkan oleh DPR RI. Juga, masih dalam keadaan darurat dimana pemerintah harusnya fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Saya kira pemerintah harus menunda pemindahan IKN karena dianggap tidak memiliki urgency, ” ujar Faisal Basri saat webinar Narasi Institute di Jakarta, Jumat (21/1/2022).
Dalam lima tahun ke depan tidak ada uang untuk IKN dan selesaikan dulu keadaan darurat penanganan Covid-19 dan fokus pada pemulihan.
Ia menyoroti mengenai rencana pemerintah yang ingin menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun infrastruktur dasar IKN. Jelas tidak sesuai dengan amanat UU nomor 2 tahun 2020.
“Dalam UU 2 tahun 2022 memberi keleluasan ke pemerintah melebarkan defisit dan realokasi anggaran dari pos-pos lain untuk tujuan Covid. Kita daruratnya kan darurat Covid. Nah kalau dana PEN dialihkan ke IKN itu namanya langgar etika, moral dan UUjuga. IKN nggak ada hubungannya dengan Covid,” tandasnya.
Faisal pun mengkritisi status pemerintahan IKN yang ditetapkan sebagai Otorita. dimana pimpinannya akan dipilih dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. “Ini semacam proyek terselubung yang sengaja dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ” katanya.
Dugaan itu tercermin dalam beberapa proyek pembangunan swasta telah disetujui di IKN seperti pabrik semen hingga pengadaan air bersih, bahkan jauh sebelum UU dibahas dan disahkan oleh DPR RI. Juga pengelolaan lahan yang ada di IKN dinilai sudah ditangani oleh orang penting di Indonesia.
“Otorita di IKN yang terbayang kita tidak ada DPRD. Jadi kenapa otorita karena pemerintah ingin melakukan pembangunan ini secara ugal-ugalan, ” ungkapnya.
Padahal, UU belum ada tapi sudah dibagi-bagi, apalagi UU sudah ada. Pabrik semen hongshi holding segera dibangun, nanti demi pembangunan IKN semen nggak boleh dari tempat lain karena ada yang deket hongshi. Jelas sudah dibagi-bagi rata dan bagi pihak-pihak yang mendukung.
Bahkan, Faisal menyebutkan, pembangunan IKN ini seperti membangun kerajaan. Pembangunan pertama yang dilakukan disana adalah istana negara bukan pemukiman penduduk.
“Banyak sekali aneh-aneh dan kesan saya dipaksakan, sehingga harus ada yang namanya otoriter. Dibagi, tidak ada tender, tidak ada macam-macam. Ini bukan lagi Republik Indonesia tapi jadi kerajaan karena yang pertama kali dibangun adalah istana. Apa pentingnya istana untuk kepentingan IKN itu, semacam daulat raja, bukan daulat rakyat,” tutur Faisal.
Ia menilai pemerintah tidak harus fokus ke pemindahan IKN. Selain Covid-19 masih banyak masalah perlu ditangani seperti kemiskinan dan pengangguran yang meningkat serta climate change atau perubahan iklim.
“Ada masalah climate change, dimana-mana banjir. Pembangunan ini pertama untuk selamatkan rakyat dulu dan urusan IKN bisa ditunda 5 tahun berikutnya,” tandas Faisal.[had]
