Ahad, 10 Maret 2019
Indonesiaplus.id – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memotret penilaian respondennya tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Direktur SMRC Deni Irvani mengatakan bahwa hampir 80 persen responden percaya pada KPU dan Bawaslu sebagai pengelenggara pemilu. Namun, ada sekitar 13 responden menilai KPU tidak netral.
“Hal itu berarti sekitar 25 juta warga yang menganggap KPU tidak netral. Jumlah besar ini bisa menjadi masalah bagi KPU dan Bawaslu bila dimobilisasi,” ucap Deni di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (10/3/2019).
Sebenarnya masyarakat tidak begitu saja percaya dengan berbagai isu yang berpotensi mengurangi legitimasi KPU dan Bawaslu.
Mayoritas responden tak percaya hoaks yang menyasar lembaga penyelenggara pemilu itu, termasuk kabar bohong soal tujuh kontainer berisi 70 juta surat suara Pilpres 2019 dari Tiongkok yang sudah dalam kondisi tercoblos.
Riset SMRC, hanya 4 persen responden yang memercayai isu 70 juta surat suara tercoblos itu. Isu lain adalah soal kotak suara yang berpotensi menjadi modus kecurangan di pemilu.
“Sedangkan yang yakin dan tidak yakin kotak suara bisa menjadi sumber kecurangan berada di kisaran angka yang sama 35 persen,” katanya.
Deni menandaskan bahwa persentase pendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga S Uno yang meragukan KPU dan Bawaslu cukup signifikan. Angkanya mencapai 23-25 persen.
Sedangkan di sisi lain, 4-5 persen pendukung Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin yang tidak yakin pada kemampuan KPU. Dalam kasus hoaks 70 juta surat suara tercoblos, lebih dari 75 persen pendukung Jokowi-Ma’ruf tidak mempercayainya.
Survei SMRC pada tanggal 24-31 Januari 2019 dengan melibatkan 1.426 responden. Survei menggunakan metode multistage random sampling itu memiliki margin of error sekitar 2,65 persen.[mus]
