Indonesiaplus.id – Lemahnya tingkat keamanan data siber instansi di Indonesia, mengakibatkan data milik pejabat bisa mudah diretas dan bocor di tengah masyarakat secara beruntun beberapa waktu belakangan ini.
Peretas (hacker) yang melakukan itu menamakan dirinya sebagai ‘Bjorka’. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harusnya menjadi garda terdepan untuk mengamankan data siber tersebut.
“Seharusnya ada auto kritik juga, beberapa institusi seperti Kominfo dan BSSN kan harusnya ikut menjadi garda terdepan untuk mengamankan siber kita,” kata wakil ketua umum DPP Partai Gerindra yang juga anggota Komisi I DPR Fadli Zon di Jakarta, Selasa (13/9/2022).
“Siber dari institusi negara atau pejabat-pejabat negara masa dijebol oleh perorangan atau suatu kelompok, yang menurut saya ini menjadi satu warning bagi kita bahwa kita ini masih lose di dunia siber,” ungkapnya.
Di era digital saat ini, menjadi sangat penting setiap lembaga negara untuk mampu berlindung dari peretasan data yang membahayakan. Apalagi, bagi data yang sifatnya rahasia atau konfidensial.
“Hal itu bisa mengganti ganggu keamanan negara, dijual di darkweb dan sebagainya. Harus ada warning, apa yang dilakukan presiden (membentuk tim khusus atasi Bjorka) adalah salah satu keseriusan menanggapi ini tetapi kementerian dan lembaga terkait harus intropeksi, jangan hanya melaporkan hal-hal yang baik tetapi sebenarnya tidak,” kritik Fadli.
Sebelumnya, hacker Bjorka menjual data pengguna sampai mengumbar ada kebocoran data registrasi kartu SIM ponsel berisi nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor telepon, dan tanggal registrasi, bahkan membocorkan data beberapa lembaga negara.
“Itu perlu intervensi ini sangat penting, untuk meningkatakan kewasapadaan lebih serius. Ini juga menunjukan siber kita masih di bawah standar,” pungkasnya.[had]
