Indonesiaplus.id – Upaya segelintik elit partai politik (parpol) dengan sejumlah argumentasi untuk memuluskan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan usulan tentang perlunya penundaan Pemilu 2024.
Termasuk, dengan alasan kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, ekonomi nasional, hingga keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kondisi tersebut Lembaga Survei Indonesia (LSI) dipotret respon publik terhadap alasan-alasan dari wacana tersebut. Survei ini dimulai dengan mengukur tingkat pengetahuan publik terhadap wacana tersebut.
“Ada 48% warga tahu atau pernah dengan tentang usulan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi hingga 2027, 52 persen tidak tahu,” ujar Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan dalam paparan daring, Kamis (3/3/2022).
Dengan rincian satu per satu alasan yang digunakan para pengusul dari wacana tersebut. Dimulai dari alasan pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Total 70,7% publik lebih menolak perpanjangan masa jabatan preisden. di kalangan yang tahu isu ini, yang menolak lebih tinggi lagi yaitu 74%. Di kalangan yang tidak tahu isu ini, penolakannya sedikit lebih rendah tapi tetap mayoritas yaitu 67,5%
“Jadi, apa yang bisa kita lihat di sini, ada dua minimal. Satu, isu perpanjangan masa jabatan presiden itu ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia menurut survei ini. Kedua, kalau isu ini makin disebarkan, makin diketahui oleh publik maka tingkat penolakannya cenderung makin tinggi. Makin dikethaui publik isu ini, masyarakat makin menolak,” katanya.
Alasan kedua, yakni pemulihan ekonomi. Dengan hasil 68,1% masyarakat secara keseuluruhan menolak ide perpanjangan itu, mereka cenderung lebih sepakat dengan sesuai UUD 1945.
Dimana, presiden harus dipilih rakyat dan dibatasi hanya dua masa jabatan presiden selama lima tahun dan presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 meskipun pandemi blm terakhir. “Jadi masyarakat lebih menyetujui itu,” tuturnya.
Alasan presiden perlu memastikan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara. Hasilnya, kata dia, sama dengan alasan pertama maupun kedua. Dalam hal ini, masyarakat tetap menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Sebanyak 69,6% masyarakat lebih setuju dengan pendapat kedua atau menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Diantara yang tahu dengan isu ini tingkat penolakan juga lebih tinggi. Maka sekali lagi, sikap dasar masyarakat itu menolak, mayoritas 69,6% Makin tahu makin sadar usulan ini semakin tinggi penolakannya,” katanya.
Survei LSI ini dilakukan pada periode 25 Februari – 1 Maret 2024 kemarin. Responden yang digunakan sebanyak 1.197 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan asumsi metode simple random sampling.
Selain itu, survei memiliki toleransi kesalahan (margin of error) ±2,89%, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.[had]
