Indonesiaplus.id – Pimpinan DPR dikabarkan akan segera menyelenggarakan rapat untuk membahas sejumlah agenda penting dalam program legislasi nasional (prolegnas) di tahun sidang 2023.
Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, salah satu isu yang akan dibahas dalam rapat tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.
“Saya masih menunggu rapat pimpinan yang akan segera digelar untuk mengambil langkah dalam menyikapi perppu yang telah dikeluarkan,” katanya kepada wartawan di Jakarta Pusat.
Dasco enggan memberikan komentar lebih lanjut tentang polemik Perppu Ciptaker yang diterbitkan pemerintah pada akhir Desember 2022. Termasuk pandangan fraksi yang dia wakili.
Dia enggan berkomentar tentang hal tersebut. Dasco menyarankan agar pertanyaan tersebut ditujukan langsung kepada jajaran pengurus fraksi di DPR.
“Pandangan fraksi, ditanyakan langsung ke fraksi. Nanti saya sebagai wakil fraksi, tidak akan enak,” ucap pria yang juga dikenal sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
Beberapa koalisi masyarakat sipil sebelumnya mengecam DPR agar menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ciptaker karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Perppu tersebut diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Desember 2021 untuk mencabut status inkonstitusional bersyarat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Beberapa koalisi masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, dosen, dan advokat, telah mengajukan permohonan uji formil atas Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis (5/1).
Selain itu, sejumlah serikat buruh juga menyusul dan mengajukan uji formil terhadap Perppu Ciptaker ke MK.[had]
