Indonesiaplus.id – Diprediksi Pilpres 2024 masih diwarnai oleh perang buzzer atau pendengung. Sebelumnya, fenomena perang buzzer terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.
“Pada Pilpres 2024 masih diwarnai perang siber via buzzer-buzzer, bahkan semakin terstruktur, masif, dan sistematis (TSM),” ujar pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin di Jakarta, Ahad (20/2/2022).
Hal tersebut diakui Jubir muda Partai Amanat Nasional (PAN) Dimas Prakoso Akbar bahwa perang siber di Pilpres 2024 tidak terhindarkan karena saat ini merupakan era digital, tidak semua hal dapat tersampaikan melalui alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan lain-lain.
Dimas memastikan PAN tidak pernah dan tidak akan menggunakan jasa buzzer secara langsung maupun tidak langsung. PAN memilih memberdayakan sumber daya partai dan para simpatisan dalam kontestasi pemilu 2024. Sumber daya bisa berasal dari dalam maupun dari luar partai karena PAN selain memiliki kader juga memiliki simpatisan.
Sumber daya antara lain keberadaan jubir muda PAN yang berfungsi menyampaikan kritik maupun masukan kepada siapapun berdasarkan data dan fakta serta melalui kajian matang.
Ia bertugas selain mengamplifikasi kebijakan dan pencapaian partai juga memberi kritik terhadap tema-tema yang menjadi perhatian publik serta membutuhkan advokasi melalui entitas partai politik.
Selain jubir muda, PAN mengandalkan mesin partai seperti aktivasi akun media sosial para kader yang duduk di parlemen maupun tidak. Terkait kontestasi pilpres, menurut Dimas dengan adanya era digital seperti saat ini maka perang siber antar pendukung calon presiden adalah suatu keniscayaan.
Kampanye gaya tradisional seperti baliho dan spanduk tetap dibutuhkan, namun biayanya sangat besar jika ingin mendapatkan jangkauan luas, beda halnya dengan dunia siber, biaya tidak terlalu besar namun jangkauannya bisa sangat luas. Masing – masing ada plus minusnya. Dimas menegaskan yang terpenting dari perang siber adalah konteks dan substansi.
Terjadi pertarungan gagasan, ide, program, disertai data dan fakta, bukan pertarungan yang menyasar ke persoalan personal, SARA, hingga latar belakang keluarga. Sangat penting agar demokrasi semakin dewasa dan berkualitas tidak seperti polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2019.
”Saya kira ini tugas bukan saja menjadi kewajiban dari para calon presiden, namun kewajiban dari seluruh pendukung, partai pengusung, dan kita semua tentunya,” katanya.[had]
