Indonesiaplusi.id – Besok, Senin (21/8/2023) Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan. Tapi tidak berarti ASN bisa pergi ke mana-mana atau jalan-jalan.
Dijadwalkan WFH bagi ASN selama dua bulan sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Menurut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa ASN yang diberikan kesempatan WFH tidak diizinkan bepergian ke luar rumah. Mereka harus bekerja dari rumah masing-masing.
“WFH bagi ASN dan dia tetap bekerja dari rumah. Agar nggak mondar-mandir dan tidak boleh juga ke mana-mana. Dia bekerja di rumah,” ujar Heru di Penjaringan, Jakarta Utara, Ahad (20/8/2023).
Pemprov DKI Jakarta menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk pengaturan dan pengawasan WFH bagi ASN di Ibu Kota Jakarta.
“Pengawasan itu gampang. Saya meminta atasannya langsung, dia misalnya jam 10, jam 14, jam 16 telepon. Video call, tanya dia ada di mana? Kalau di rumah, rumahnya ada di mana? Kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang banyak,” kata Heru.
Sebelumnya, Kemenpan RB telah mengeluarkan perintah untuk pelaksanaan WFH sama seperti Pemprov DKI. Sementara, untuk perusahaan swasta sifatnya hanya imbauan.
“Tentu saja, kita serahkan ke pihak perusahaan. Namanya swasta bentuknya macam-macam kegiatan ekonomi yang dilakukan, tapi saya imbau untuk mengatur sendiri, industri, pelayanan jasa kan tidak mungkin (WFH),” tandas Heru.[yus]
Besok Mulai WFH Kurangi Polusi Udara DKI Jakarta, Diimbau ASN Jangan Jalan-jalan
Indonesiaplusi.id – Besok, Senin (21/8/2023) Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan. Tapi tidak berarti ASN bisa pergi ke mana-mana atau jalan-jalan.
Dijadwalkan WFH bagi ASN selama dua bulan sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Menurut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa ASN yang diberikan kesempatan WFH tidak diizinkan bepergian ke luar rumah. Mereka harus bekerja dari rumah masing-masing.
“WFH bagi ASN dan dia tetap bekerja dari rumah. Agar nggak mondar-mandir dan tidak boleh juga ke mana-mana. Dia bekerja di rumah,” ujar Heru di Penjaringan, Jakarta Utara, Ahad (20/8/2023).
Pemprov DKI Jakarta menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk pengaturan dan pengawasan WFH bagi ASN di Ibu Kota Jakarta.
“Pengawasan itu gampang. Saya meminta atasannya langsung, dia misalnya jam 10, jam 14, jam 16 telepon. Video call, tanya dia ada di mana? Kalau di rumah, rumahnya ada di mana? Kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang banyak,” kata Heru.
Sebelumnya, Kemenpan RB telah mengeluarkan perintah untuk pelaksanaan WFH sama seperti Pemprov DKI. Sementara, untuk perusahaan swasta sifatnya hanya imbauan.
“Tentu saja, kita serahkan ke pihak perusahaan. Namanya swasta bentuknya macam-macam kegiatan ekonomi yang dilakukan, tapi saya imbau untuk mengatur sendiri, industri, pelayanan jasa kan tidak mungkin (WFH),” tandas Heru.[had]
