Sabtu, 14 April 2018
Indonesiaplus.id – Boleh atau tidaknya penggunaan pesawat kepresidenan oleh calon presiden petahana bagi transportasi kampanye, bergantung pada peraturan pemerintah terkait cuti dan fasilitas Presiden maupun pejabat negara lain.
“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan boleh tidaknya dikembalikan kepada bagaimana pemerintah mengatur aturan cuti dan fasilitas bagi pejabat negara,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam media gathering di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/4/2018).
Berdasarkan pembahasan Peraturan KPU dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu RI menyampaikan sikapnya untuk mengembalikan ketentuan mengenai penggunaan kendaraan dinas dalam kampanye itu kepada peraturan pemerintah.
“Peraturan pemerintah yang mengatur tentang cuti dan fasilitas yang melekat kepada presiden dan
pejabat negara itu yang kami tunggu-tunggu. Apa saja yang dimaksud dengan fasilitas yang
melekat terhadap petahana,” katanya.
Sebelumnya, KPU membolehkan calon Presiden petahana menggunakan pesawat kepresidenan dalam kampanyenya. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan penggunaan pesawat kepresidenan merupakan bagian dari upaya pengamanan kepada presiden petahana.
Namun, pihaknya menekankan bahwa pihak yang boleh menumpang pesawat itu selama masa kampanye hanyalah presiden beserta Pasukan Pengamanan Presiden. Sementara untuk tim sukses harus menumpang pesawat atau kendaraan lain.
Presiden Joko Widodo siap untuk mengikuti segala aturan main yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu aturan yang dimaksud, misalnya soal pemberian sepeda yang biasa dibagikan saat kunjungan kerja Presiden.
“Kalau aturannya sudah ditentukan oleh KPU, misalnya bagi sepeda enggak boleh, bawa pesawat
enggak boleh, ya kita taati aturan itu,” ucap Jokowi dari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol,
Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Jumat (13/4/2018).
Presiden mengaku, pihaknya belum mempersiapkan strategi khusus untuk berkompetisi di Pilpres 2019 mendatang. Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih menjadi fokus bekerja sebagai Kepala
Negara dan menjalankan program-program pemerintahan.
“Hal ini tentu masih jauh, masih panjang,” tutur usai meninjau program padat karya tunai di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat itu.[Mus]
