Kamis, 23 Agustus 2018
Indonesiaplus.id – Penanganan kekeringan yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia membutuhkan langkah terpadu dan lintas sektor.
“Penanganan masalah kekeringan mesti komprehensif, menyeluruh, terpadu, supaya pasokan air berkelanjutan. Bukan Kementerian PUPR satu-satunya penanggung jawab,” ujar Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi, Rabu (22/8/2018).
Upaya mengantisipasi kekeringan, kata Hari, juga perlu dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (ESDM).
“Air akan cukup tersedia kalau hutannya lebat, ini perlu kerja sama dengan Kementerian LHK. Pengambilan air tanah bisa dibilang terlampau besar sehingga butuh koordinasi bersama Kementerian ESDM,” katanya.
Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR yang dipimpinnya memiliki fungsi dan wewenang mengelola sumber daya air. Langkah krusial lainnya yaitu membangun infrastruktur terkait sumber daya air.
“Penanganan jangka pendek contoh di sawah atau irigasi akan dibantu dengan pompa air dan jika terjadi di desa akan disalurkan sumur bor. Jangka panjangnya dengan membangun penampungan air seperti waduk, bendungan, atau embung,” ungkapnya.
Sejauh ini Indonesia sejauh ini memiliki 231 waduk untuk penyedia air bagi sekitar 750 ribu hektare sawah. Total luas sawah yang ada adalah 7,1 juta hektare.
Sedangkan pasokan air baru mampu mengairi sekitar 10 persen areal persawahan. “Persentase tersebut terus ditingkatkan pemerintah,” pungkasnya.[Sap]
