Kamis, 25 Oktober 2018
Indonesiaplus.id – Dana kelurahan yang akan dikucurkan pemerintah pusat pada 2019 mendatang, jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dana desa.
“Tidak apa-apa kecil yang penting perhatiannya. Asalkan bertahap, enggak masalah. Buat kita, yang penting ada keadilan,” ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diani usai mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Trade Expo Indoensia (TEI) ke-33 Tahun 2018, di Hall Nusantara, Ice BSD Tangerang, Banten, Rabu (24/10/2018).
Sebenarnya di kota juga ada masalah yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk imenyelesaikan persoalan itu, maka antara pusat dan daerah harus bersama-sama.
“Tidak mungkin satu daerah, desanya maju, kelurahannya masih belum, karena di kabupaten pun ada kelurahan dan di kota pun ada desa,” jelas Wali Kota Tangerang Selatan itu.
Bila penganggaran dana untuk kelurahan ini berjalan sesuai harapan di RAPBN 2019, penggunaannya akan didasarkan pada usulan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah tentu akan melihat mana yang boleh dan tidak boleh.
“Pengalaman kami, ketika usulan dari masyarakat, pasti lebih efektif karena partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu ada. Hampir sama dengan Musrenbang. Ini usulan, nanti yang menentukan aturan kan dari pusat,” tandasnya.[sap]
