Indonesiaplus.id – Untuk mengurai kemacetan di jalan Ibu Kota Jakarta, kebijakan ganjil genap (gage) dinilai tidak efektif dan bukan solusi. Namun, alternatif yang terbaik lalu lintas berbasis teknologi atau IT.
Sebenarnaya sama mengulang dengan sebutan berbeda, seperti 3 in 1 jadi Ganjil Genap. Apa yang ada semestinya digeser jadi ERP atau program prioritas lain berbasis IT yang menghasilkan energi.
“Penerapan ganjil genap yang ada menurut hemat kami, dikaji secara fair tidak perlu dilakukan untuk hasil yang bersifat sebatas superfisial,” ujar Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Chryshnanda Dwilaksana melalui keterangan tertuli, Rabu (21/8/2019).
Penanganan road safety, Chryshnanda, semestinya memiliki grand design dan bersinergi antarpilar pemangku kepentingan dari road safety management, safer road, safer vehicle, safer road users dan post crash care.
Sebab, di era digital revolusi industri 4.0 pola penanganan semestinya berbasis data berbasis IT sehingga terbangun big data dan one gate service.
“Ada pola penanganan manual dan parsial, konvensional ini bisa dipastikan tidak solutif dan apa yang menjadi tujuan road safety tidak tercapai, ” katanya.
Memang, jadi seperti program pengobatan dengan balsem yang hanya reaktif sesaat. Bahkan dimungkinkan membuka peluang penyimpangan baru,” ungkapnya.
Jika kebijakan visioner yang mampu memberikan pelayanan prima berani mendeclare sebagai inisiatif antikorupsi dan reformasi birokrasi semestinya mendukung program IT untuk Road safety seperti TMC (Traffic Management Centre) untuk mendukung Road safety management/
Juga, SSC (Safety and Security Centre) untuk mendukung safety road, ERI (Electronic Registration and Identification) untuk mendukung safer vehicle, SDC (Safety Driving Centre) untuk mendukung safer road users dan Intan (Intellegence Traffic Analysis) untuk mendukung post crash care.
Berbagai program tersebut, sebagai back office aplication dan network untuk membangun program big data dan one gate service yang prima (cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses).
“Pemerintah bisa membangun Electronic Road Pricing (ERP), e-Parking, ETC (Electronic Toll Collection), e-Banking atau e-Payment, e-Samsat dan Etle (Electronic Traffic Law Enforcement).
“Ditargetkan semua terkontrol, terintegrasi, terkoneksi dan menghasilkan produk untuk memprediksi, mengantisipasi dan berbagai langkah solusinya dengan berbasis data dalam info grafis maupun info statis yang on time dan real time,” tandasnya.[mor]
