Indonesiaplus.id – Pada era saat ini dimana bekerja dengan baik dan benar tidak cukup. Maka, publikasi dibutuhkan agar masyarakat memahami dan merasakan manfaat program serta merasakan kehadiran Negara.
“Selain untuk sosialiasi program, humas pemerintah harus mampu mengedukasi, berinteraksi secara adaptif dengan publik serta memanfaatkan kecanggihan revolusi industri 4.0, ” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasamita pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2019 di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Perlu diingat bahwa pada saat bersamaan, humas harus mampu juga melakukan kontra narasi, terutama terhadap kabar bohong atau hoaks yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kemajuan internet, komunikasi berjalan cepat dan tidak mengenal batas fisik, ruang dan waktu. Komunikasi era kini ditandai dengan munculnya ruang publik baru, yakni dunia maya yang sangat partisipatif, ” katanya.
Pada era revolusi industri 4.0, menjadikan perputaran konten informasi bergerak dengan cepat. Sehingga bagaimana mengambil manfaat dari perkembangan ini agar menjadi penting untuk mendapatkan perhatian dari humas.
“Saya kira pada posisi ini harus disadari oleh humas pemerintah pusat maupun daerah,” tandasnya.
Ke depan, publikasi dan pemberitaan program pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya dipahami terbatas pada memobilisasi dukungan media massa konvensional namun juga termasuk di dalamnya media sosial, dan media online.
“Penguatan sinergi kehumasam juga penting, sejalan dengan tingginya dinamika dan kompleksitas tantangan dalam mempercepat agenda pembangunan kesejahteraan sosial. Intinya kualitas komunikasi publik, yang menjadi kunci dari keberhasilan kinerja pemerintah,” ungkapnya.
Saat ini, ada 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus mendapatkan pelayanan. Sudah cukup alasan bagi pusat dan daerah untuk bersinergi atau bekerja sama dalam upaya
memperkuat aspek publikasi program-program pembangunan kesejahteraan sosial.
“Ini salah satu poin penting penguatan publikasi makin dirasakan urgensinya yang sejalan pula dengan tren meningkatnya anggaran Kemensos khususnya dalam perlindungan sosial, ” tandasnya.
Pada 2015, anggaran kementerian sosial sebesar Rp22.455.120.265.000. Lalu, 2018 meningkat menjadi Rp 43.393.136.929.000, dan tahun ini meningkat menjadi Rp 58.966.502.006.000.
Adanya peningkatan nilai bantuan sosial ini, membutuhkan pengawalan dari masyarakat, termasuk oleh media massa. Memperhatikan masukan atau input dari masyarakat, bisa meningkatkan kinerja pemerintah.
“Peran media untuk memastikan bantuan yang disalurkan memenuhi prinsip 6T, yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat harga, dan tepat kualitas,” katanya.
Selain itu, pentingnya kerja sama dan sinergi pusat dan daerah, didasarkan atas adanya pembagian sebagian kewenangan Kementerian Sosial ke Pemerintah Daerah melalui dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus.
Sekretaris Jenderal Hartono Laras menyatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dalam informasi, publikasi serta pemberitaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
“Dari Rakornas ini, dapat terselenggarakannya publikasi program kesejahteraan sosial yang lebih massif dan substansial; tersedianya alokasi biaya di daerah dalam kegiatan publikasi secara lebih signifikan, meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberitaan bidang pembangunan kesejahteraan sosial di daerah,” katanya.
Peserta Rakornas terdiri dari Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi 34 orang, Sekretaris Dinas sosial Provinsi 34 orang, pejabat kehumasan Unit Kerja 1 di lingkungan Kementerian Sosial sebanyak 6 orang dan staf Biro Humas sebanyak 20 orang.
Menghadirkan narasumber antara lain, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, dan Plt. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo.[mor]
