Indonesiaplus.id – Komitmen Indonesia sangat tinggi dalam upaya menghadirkan negara untuk memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal tersebut tertuang dengan jelas dalam Nawa Cita Kabinet Kerja dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.
“Presiden Joko Widodo tegas menyatakan negara harus hadir untuk memberikan pelindungan kepada warga negara yang memilih bekerja di luar negeri. Pasalnya, kerja keluar negeri merupakan hak dan pilihan bagi setiap warga negara yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan UUD 1945, ” ujar Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono dalam Rapat Teknis Koordinator Desmigratif dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (28/9/2021).
Salah satu upaya nyata yang tengah dilaksanakan melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Desmigratif merupakan program penanganan untuk meningkatkan pelayanan dan pelindungan bagi calon PMI dan PMI purna penempatan.
“Tentu saja, selain isu politik keamanan dan pertumbuhan ekonomi baik di kawasan regional maupun internasional, isu perlindungan PMI di luar negeri selalu menjadi topik penting yang menjadi sorotan masyarakat, ” kata Suhartono.
Saat ini, program Desmigratif baru mulai di-pilot-kan pada 2016 sampai dengan 2019 sudah terbentuk Desmigratif di 402 desa. Untuk tahun ini akan dibentuk 51 desa sebagai Desa Migran Produktif.
Program Desmigratif bertujuan melakukan pelindungan bagi calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri dan usai bekerja dari luar negeri, serta pelindungan terhadap PMI dan keluarganya, melalui empat pilar utama: Pertama; Pusat layanan migrasi, untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur;
Kedua, kegiatan usaha produktif, untuk memberikan keterampilan membangun usaha produktif; Ketiga, Community parenting, membangun peran serta komunitas untuk ikut membina anak-anak PMI dalam berkegiatan yang memberikan nilai tambah; Keempat, Pembentukan koperasi Desmigratif untuk penguatan usaha produktif.
“Kendati masih terbilang muda, program ini masih mencari bentuk yang bisa memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada masyarakat melalui pelibatan para pihak terkait. Terdapat beberapa keterbatasan yang tidak dapat kami lampaui yang berpengaruh terhadap konsep program, namun sangat diharapkan masukan yang membangun untuk perbaikan program ke depan, ” tandas Suhartono.
Dalam pelaksanaan petugas Desmigratif berperan di bawah koordinasi dan tanggungjawab yang menunjukkan peranan cukup strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam memberikan informasi migrasi secara benar, serta berupaya melakukan upaya persuasif jika menemukan indikasi penempatan PMI secara non prosedural.
Juga, terdapat Penanggung Jawab Tim Pelaksana Desmigratif di Desa dan Koordinator pada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan kabupaten/kota yang merupakan komponen penting terlaksananya program. Dengan ketiga komponen tersebut memiliki fungsi pokok saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam program.
Para petugas Desmigratif harus mampu melakukan komunikasi secara intensif khususnya kepada masyarakat calon PMI maupun ke seluruh elemen masyarakat di Desa tempat tinggalnya sesuai tagline, “Melayani yang tak terjangkau, menjangkau yang tak terlayani”
Tujuan acara ini untuk memberikan pemahaman mengenai Program Desmigratif serta menyamakan persepsi mengenai peran dan fungsi di Desa Desmigratif. Usai acara diharapkan bisa melaksanakan tugas lebih baik dengan diberikannya pembekalan tentang seluruh pemahaman program sehingga dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat di desa secara sinergi.
Di akhir acara Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mewakili Kementerian Ketenagakerjaan melalui Program Desmigratif akan memberikan paket bantuan hibah berupa alat pengolah data kepada Desmigratif untuk membantu pelayanan terdiri dari: 1 unit Personal Komputer, 1 unit Printer dan 1 set tinta warna.[tat]
