Indonesiaplus.id – Untuk memastikan penyaluran bansos berjalan efektif, sekaligus meningkatkan akurasi data. Kemensos meluncurkan aplikasi Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis digital, e-PKH.
“PKH memasuki era big data, industri digital 4.0 dan era internet dengan E-PKH sebagai terobosan dari Kemensos, ” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pembukaan Bimbingan Pemantapan Koordinator dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Aplikasi e-PKH, kata Agus, semakin memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas karena paperless, sehingga bisa menghitung bansos otomatis, serta bisa memasukkan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat.
Kehadiran aplikasi e-PKH bisa menjadi sangat penting sebagai alat untuk pencapaian target kinerja program.
“Juga, bisa melakukan pemutakhiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan,” tandasnya.
Tahun ini, Kemensos menargetkan 800 ribu KPM akan lulus dari kepesertaan atau yang biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri. Dilanjutkan pada 2020 ditargetkan sebanyak satu juta KPM tergraduasi secara mandiri.
Kegiatan bimbingan Pemantapan Koordinator PKH dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH untuk meningkatkan integritas dan menguatkan komitmen para koordinator PKH dan administrator pangkalan data dalam pengendalian implementasi PKH di lapangan dan manajemen data PKH.
“Inti dari bimbingan pemantapan membekali para koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data untuk meningkatkan soliditas tim di lapangan dan implementasi penggunaan aplikasi e-PKH,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat.
Kegiatan bimbingan pemantapan koordinator PKH diikuti 729 peserta Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, dan Koordinator/Kabupaten Kota Pelaksana PKH dari 5 provinsi di 22 kabupaten/kota.
Adapun kegiatan bimtek aplikasi e-PKH diikuti 2.101 peserta yang terdiri dari Administrator Pangkalan Data Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Pelaksana PKH dari 22 kota dan 12 provinsi.
Pada kesempatan tersebut, Mensos memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang paling aktif melakukan Verifikasi dan Validasi (veri-vali) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menggunakan aplikasi e-PKH.
Sedangkan, untuk penghargaan diberikan kepada tiga pemda, yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Pemalang, serta Kabupaten Banyumas.[mor]
