Indonesiaplus.id – Percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) terus dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Hari ini, mengecek langsung proses pencairan bansos untuk tahun 2021 di dua daerah di Jawa Timur, yakni Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan.
Pengecekan langsung salur bansos dilakukan Mensos Risma di Balai Desa Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Kemudian di Kabupaten Pasuruan, pengecekan dilakukan di aula Kecamatan Kejayan.
Di sana, ditemukan masih tingginya angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako yang belum menerima bantuan di kedua daerah tersebut.
Total Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Probolinggo sebanyak 7.760. Di mana, per 20 Februari 2022 KKS yang sudah tersalur 1.835 dan sebanyak 5.925 KKS belum tersalur. Di Pasuruan, total KKS sebanyak 7823 dan belum tersalurkan tahun anggaran 2021 sebanyak 5.426 dan sudah salur sebanyak 2.397.
Penyebab KKS belum tersalur dikarenakan ada penerima yang tidak hadir, sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.
Kepada semua pemangku kepentingan, Mensos meminta agar proses salur bansos tidak melebihi bulan Maret 2022. Bila bansos tidak tersalurkan hingga bulan Maret 2022, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.
“Jadi, kalau enggak selesai di Maret ini uang akan kembali ke negara. Masyarakat pra-sejahtera tidak bisa manfaatkan bantuan tersebut. Karena itu kenapa saya turun? Ini untuk memastikan bantuan bisa diterima penerima manfaat,” ungkap Mensos di Probolinggo, Senin (21/2/2022).
Kepada Pemkab Probolinggo, Mensos meminta menyelesaikan pencairan bansos dalam waktu 3 hari, sedangkan untuk Pemkab Pasuruan Mensos meminta waktu dua hari untuk menuntaskan salur bansos bagi 4000-an KKS.
“Saya menemukan ada yang 8 bulan belum disalurkan. Ini harus ada intervensi khusus. Secara teori sebetulnya maksimal 6 bulan sudah menerima bantuan, karena KPM itu merupakan penerima baru,” ungkapnya.
Mengatasi hal ini, Mensos meminta pendamping dan bank penyalur mengantarkan bansos ke rumah penerima bantuan. Risma berharap Pemkab Pasuruan lebih memperkuat sistem monitoring secara rutin. Dengan cara tersebut, diharapkan pemkab dapat aktif memantau kondisi yang dialami penerima bantuan.
“Kalau ada masyarakat kurang mampu dan tidak mendapat bantuan. Kira-kira apa sebabnya. Harus bisa diketahui jelas. Kalau data sudah didapatkan, silahkan pemkab membantu mengusulkan ke Kemensos,” katanya.
Selain itu, Mensos mendorong pemda memberdayakan kaum muda bersinergi dengan Kemensos yang akan menyiapkan bantuan modal usaha dengan tujuan agar kaum muda dapat lebih mandiri.
Tentu, akan disiapkan modal usaha sehingga ke depan tidak menjadi beban negara, karena bisa mandiri untuk persiapan hari tuanya bisa lebih baik.
“Daripada hanya menerima BPNT dengan nominal rupiah diterima hanya Rp 200 ribu, pemantapan keahlian lebih bermanfaat. Saya kira Pemkab Probolinggo sudah sepakat dengan arahan itu, “pungkasnya.[ama]
