Indonesiaplus.id – Dalam berbagai kesempatan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengutip “Dunia pendidikan sangat penting dalam kehidupan bangsa, tanpa pendidikan yang benar ibarat kita berjalan di kegelapan tanpa lampu”.
Kutipan tersebut, sebagai salah satu tekad dan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pendidikan. Sekaligus menjadi bahan kampanye saat pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (ERAMAS) berlaga di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun lalu.
Menjelang setahun kepemimpinan ERAMAS tak luput kritik melalui berbagai media, termasuk media sosial. Kritik sebagai bagian penganalisisan dan pengevaluasian sesuatu untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.
Memang kritik pedas yang tidak jarang membuat kuping panas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Sumatera Utara, tentulah menjadi santapan harian.
Perlu ditelisik benarkah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan, tidak memiliki terobosan untuk kepentingan pendidikan di daerah ini ?
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajeckshah mengaku, bahwa dunia pendidikan merupakan salah satu program utama dan menjadi visi-misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain peningkatan mutu pendidikan, juga pemerataan fasilitas pendidikan di setiap daerah.
Namun, ia menyadari bahwa semua program kerja yang berkaitan dengan dunia pendidikan di Sumut, harus realistis dan harus sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Hal ini penting terkait pendidikan di Sumut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lahir melalui pendidikan dan iklim pengetahuan yang baik.
“Jadi, apapun yang mau kita bangun di Sumatera Utara ini, jika SDM-nya tidak siap maka pembangunan tidak ada berjalan lancar,” katanya.
Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan, untuk program unggulan yang memiliki daya ungkit dalam pembangunan Sumut adalah bidang pendidikan.
“Untuk sasaran bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan dengan target tercapainya angka rata-rata lama sekolah 10,5 tahun,” tandasnya.
Upaya dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi guru, penambahan gaji guru honorer, penyediaan ‘guru terbang’ dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru di wilayah tertinggal, serta pemberian beasiswa bagi lulusan SMA berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Selain itu, Gubsu Edy Rahmayadi juga menandaskan, kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten dan kota, partisipasi BUMN, BUMD, swasta dan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan SMA di kecamatan, sesuai dengan kebutuhan.
“Misalnya, pembangunan SMK yang relevan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah antara lain di Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Deliserdang, Simalungun, Batubara, Labuhanbatu Utara, dan wilayah kepulauan Nias, ” ungkap Edy.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis menyatakan, upaya melakukan pelayanan pendidikan dengan rencana Pemprov Sumut membangun 28 unit sekolah baru terdiri atas 11 unit SMA dan 17 unit SMK secara bertahap mulai tahun 2019 – 2023.
“Jumlah SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara terdapat 2.038 sekolah dan yang berada di 434 kecamatan. Sehingga, masih ada 28 kecamatan belum memiliki SMA maupun SMK, ” ungkapnya.
Diakui Arsyad banyak kritik yang disampaikan terhadap kepemimpinannya di Dinas Pendidikan Sumut. Dia menganggap sebagai sesuatu yang wajar.
“Ada panduan Dinas Pendidikan Sumut, selain peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, salah satu hal penting ada kesesuaian dengan visi dan misi Gubsu Sera Wagubsu, yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD), ” katanya.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz mengakui, persoalan dunia pendidikan di Sumut menjadi persoalan yang sangat signifikan sejak tiga tahun terakhir.
“Jadi, dalam tiga tahun terakhir Dinas Pendidikan Sumut tidak hanya membangun sekolah tetapi juga melakukan pelayanan pendidikan berbasis elektronik. Misalnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online untuk jenjang SMAN dan SMKN. Untuk soal ini, Dinas Pendidikan Sumut sebagai yang pertama melakukannya di Indonesia,”ujarnya.
Tentu saja, DPRD mengapresiasi terkait pelaksanaan program Elektronik-Rencana Kerja Anggaran Sekolah (E-RKAS) BOS Online, E-Kepsek (Penerimaan Kepala Sekolah Berbasis Elektronik) dan E-Rapor yaitu laporan hasil belajar peserta didik atau rapor berbasis elektronik.
“Ada beberapa indikator membaiknya pendidikan di Sumut sebagai provinsi urutan tiga besar siswa lulus SMPTN. Disusul lahirnya Perda Pendidikan yang memuat aturan fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Semua itu layak mendapat apresiasi, ” katanya.
Selama pemerintahan ERMAS, program pendidikan di Pemprov Sumut telah on the track. Konsistensi dalam berbagai tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal terkait dunia pendidikan di Sumut, semakin menunjukkan integritasnya.
“Pendek kata integritasnya semakin menebal. Namun untuk mendapatkan hasil ideal dan maksimal masih membutuhkan proses yang tidak semata-mata mengandalkan pemerintah melainkan melibatkan semua pihak terkait, “pungkasnya.[mor]
