Indonesiaplus.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Syaiful Rasyid meminta Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dengan Kementerian Sosial, agar penyandang disabilitas mental melanjutkan fungsi sosial-ekonomi usai mejalani rehabilitasi sosial.
“Saya apresiasi layanan keterampilan di balai ini. Penerima manfaat mendapatkan keterampilan secara sosial ekonomi. Tinggal pemda menyiapkan agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sekaligus agar masyarakat menerima mereka kembali,” kata Syaiful Rasyid dalam kunjungan ke Balai Budi Luhur Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (18/6/2021).
Dalam kunjungan tersebut, Syarif didampingi Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Eva Rahmi Kasim, juga hadir Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembanguan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
Menurut Syarif layanan keterampilan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Balai Budi Luhur. Ia juga mendukung rencana Kemensos meningkatkan fungsi balai menjadi multifungsi dengan layanan terintegrasi dengan program lain, baik dari Kemensos maupun dengan instansi lainnya.
Usai meninjau langsung pelayanan di Balai Budi Luhur Anggota Fraksi Gerindra Dapil Kalimantan Selatan, menyadari pentingnya pelayanan rehabilitasi sosial.
“Di balai ini telah melayani orang-orang yang terstigma terpinggirkan, tapi itu belum banyak disentuh oleh pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Untuk menangani ODGJ tidak cukup dari sisi kesehatan saja, tapi perlu penguatan rehabilitasi sosial yang melibatkan pemda.
“Rehabilitasi Sosial untuk menyiapkan mereka agar dapat melaksanakan fungsi sosial di Masyarakat sekaligus menyiapkan masyarakat menerima mereka kembali,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Eva Rahmi Kasim menjelaskan pelaksanaan ATENSI memiliki 7 komponen langsung, yaitu dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga dan terapi (fisik, psikososial dan terapi mental spiritual), pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.
“Saya berharap pemda bersinergi melaksanakan berbagai program penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, seperti penyiapan Rencana Aksi Daerah bagi Penyandang Disabilitas,” ungkap Eva.
Mengakhiri kegiatan diberikan bantuan ATENSI Rp 432.000.000 bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Juga, Yayasan Pendidikan dan Penyantunan Penyandang Cacat Kabupaten Banjar berupa satu buah alat cuci steam untuk Penerima Manfaat Program Daycare.[ama]
