Hadapi Tantangan Geografis, Mensos Minta Bank Himbara dan Pemda Koordinasi Dekatkan Layanan Bagi KPM
Indonesiaplus.id – Untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat bantuan sosial, Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Bank Himbara di Kalimantan Selatan (Kalsel) berinisiatif jemput bola ke lokasi terdekat dari domisili penerima manfaat agar bantuan segera bisa diterima.
“Saya minta Bank Himbara mendekatkan layanan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pasalnya, jika harus datang ke kota habis untuk biaya transpor. Kasihan KPM-nya,” ujar Mensos usai memimpin kegiatan pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, Rabu (15/9/2021).
Mensos didampingi pejabat Eselon l, Staf Khusus Menteri, perwakilan Pemerintah Daerah Kalsel, perwakilan Bank Himbara, perwakilan Bareskrim Polri, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dalam pertemuan tersebut, salah satu masukan yakni proses penyaluran bansos menghadapi tantangan geografis. Secara umum di kawasan ini ditandai dengan dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.
Menurut beberapa pendamping PKH bahwa proses penyaluran bantuan harus ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar dari indeks bantuan Rp200-600 ribu.
“Untuk mendapatkan bantuan ada yang memerlukan waktu 15 jam. Saya kira tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu,” tandasn Mensos.
Dengan kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Mensos langsung memberikan arahan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM.
Untuk jangka panjang, Mensos segera menyiapkan peraturan khusus agar menjadi payung hukum Himbara menyalurkan bansos sekaligus.
“Di kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel perlu pendekatan khusus. Saya siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif,” tandasnya.
Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel, seperti daerah-daerah lainnya persoalan terkait penyaluran bansos seputar belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
“Jadi, tadi bisa kita tahu ada rekening yang terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya dan saya harapkan bantuan tidak ditahan,” pinta Mensos.
Selain itu, Mensos meminta pihak bank, pemerintah daerah (pemda), serta semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi Covid-19.[ama]
