Indonesiaplus.id – Untuk memastikan akselerasi bantuan sosial (bansos) bisa tuntas tersalurkan pada pertengahan Februari ini. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengamati pola salur bansos di berbagai daerah secara umum ada keterbatasan petugas menjangkau kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
“Saya amati di berbagai daerah, kebanyakan kurangnya akselerasi salur bansos terkait dengan menjangkau kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Mereka ini karena kondisinya kan tidak mudah kalau harus datang ke kantor bank,” ujar Mensos saat meninjau langsung percepatan pencairan bansos di Kabuapten Jombang, Ahad (06/02).
Mensos didampingi anggota Komisi VIII Hj. Sadarestuwati, dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah meninjau percepatan pencairan bansos di sejumlah lokasi di Jombang. Salah satunya di Kantor Kecamatan Tembelang, Kantor Kecamatan Mojoagung, dan Kantor Kecamatan Ngoro.
Bansos yang dicairkan hari ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako Reguler, BPNT/Kartu Sembako. PPKM dan Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kabupaten Jombang, cukup banyak KPM yang belum melakukan transaksi.
Di sejumlah daerah, menurut Mensos adalah bansos yang belum salur berkisar 15-20%. Dari 21 kecamatan di Jombang, total KPM BPNT/Kartu Sembako yang belum transaksi mencapai 13.105 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan sebanyak 8.825 KPM belum menerima bantuan.
Bahkan, di 4 kecamatan dimana angka bansos yang belum cair di atas 1000 KPM, yakni Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Ngoro. Dari penjelasan petugas terkait, penyebab tingginya angka bansos yang belum cair, bisa bermacam-macam.
Untuk mengakselerasi pencairan bantuan, Mensos menyerukan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan koordinasi. Kepada bank penyalur, Mensos meminta agar bernisiatif jemput bola.
“Kalau harus mengumpulkan lansia, penyandang disabilitas atau yang sakit, di satu tempat di kabupaten, ya berat. Makanya bank saya minta untuk bergerak door to door mendatangi KPM,” kata Mensos.
Mensos meminta dukungan semua pihak termasuk pemda menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan salur bansos mendekati lokasi tinggal KPM bisa kantor camat, kantor desa/lurah, atau fasilitas lain yang memungkinkan.
Selain itu, Mensos menekankan pentingnya peran pendamping sosial dalam mengakselerasi salur bansos. Sebagai garda depan dalam membantu memastikan program untuk masyarakat prasejahtera berjalan dengan baik.
Salsah satu upaya untuk percepatan salur bansos, Mensos meminta peran pendamping agar meningkatkan inisiatif, dan membantu memastikan percepatan salur bansos.[ama]
