Indonesiaplus.id – Sejak 2017 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berubah nama menjadi Bantuan Sosial (Bansos) Sembako bagi 15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Jadi bagi setiap KPM tersebut menerima bansos Rp 110 ribu per bulan, ” ujar Nurul Farijati, Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Bansos sembako, kata Nurul, berdasarkan hasil dari penelitian dari MicroSave menujukkan bahwa telah terbukti sangat efektif dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di seluruh Indonesia.
“Masyarakat sebagai KPM menyatakan sebesar 96 persen merasa puas dengan program bansos sembako tersebut, ” ujarnya.
Usai terbukti efektif menurunkan angka kemiskinan, Presiden pun mengeluarkan kebijakan baru dengan menambahkan nilai yang semua Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu pada peridoe Januari-Februari 2020.
“Saat program tengah berjalan ada kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenku), sehingga dinaikan nilai bantuan menjadi Rp 200 ribu yang dimulai Maret hingga Agustus 2020, ” tandasnya.
Dengan kenaikan nilai bantuan tersebut, memang ada harapan volume konsumsi dari KPM bisa meningkat pula baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
“Seiring dengan kenaikan jadi Rp 200 ribu per bulan, KPM bisa menaikan volume konsumsi untuk kebutuhan dasar seperti beras, jagung dan sagu; asupan protein hewani seperti telur, daging atau ayam; kacang-kacang dan buah, ” katanya.
Namun, adanya kenaikan volume konsumsi KPM baik dari segi kualitas dan kuantitas tidak serta merta sesuai keinginan KPM semata, melainkan harus berdasarkan panduan umum dari program bansos sembako tersebut.
“Saya kira publik harus turut mengawal dari Rp 200 ribu itu tidak semau KPM, melainkan sudah ada panduan umum sehingga ada peningkatan kuantitas, misal awalnya bisa membeli ayam separuh menjadi 1 ekor, ” harapnya.
Untuk penguatan KPM, selanjutnya dipersiapkan bantuan berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang disesuaikan dengan minat dan kondisi lingkungan sekitar KPM berada.
“KPM penerima KUBE akan disurvei minat usahanya, seperti membuat kue-kue dan lain sebagainya. Ketika dianggap sudah mandiri maka tidak menerima bansos sembako lagi dan selanjutnya akan digraduasi, ” tandasnya.
Untuk digraduasi tidak bisa buru-buru, sebab KPM harus benar-benar dipastikan sudah mandiri dan mampu setelah didampingi oleh pendamping bansos sembako dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Ini perlu dipahami oleh publik, bisa jadi KPM itu sudah digraduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi tidak secara otomatis digraduasi di bansos sembako sebab PKH memakai standar paling bawah, ” tandasnya.[hmd]
