Rabu, 26 Juni 2019
Indonesiaplus.id – Pemerintahan Trump berharap kesepakatan damai untuk negara yang dilanda perang itu tercapai pada bulan September 2019.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo saat kunjungan dadakan ke Afghanistan. Kunjungan dilakukan ketika negosiator AS dan Taliban dijadwalkan bertemu di Qatar pada akhir pekan ini untuk pembicaraan berikutnya agar menemukan penyelesaian politik untuk perang Afghanistan.
“Saya harap kita memiliki kesepakatan damai sebelum 1 September. Itu jelas merupakan misi kami,” ujar Pompeo kepada wartawan di kedutaan AS di Kabul usai pertemuannya dengan para pemimpin Afghanistan.
Afghanistan akan mengadakan pemilihan presiden pada 28 September. Proses dialog AS-Taliban terutama difokuskan pada menyusun garis waktu untuk penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan.
Sebagai imbalan, teroris internasional tidak akan diizinkan untuk menggunakan daerah yang dikuasai Taliban untuk serangan terhadap negara lain.
Saaat ini, Taliban mengendalikan atau merebut lebih dari 50% wilayah Afghanistan dan terus menimbulkan kerugian medan perang terhadap pasukan keamanan Afghanistan yang didukung AS.
“Kami membuat kemajuan nyata dan hampir siap untuk menyimpulkan draft teks yang menguraikan komitmen Taliban untuk bergabung dengan sesama warga Afghanistan dalam memastikan bahwa tanah Afghanistan tidak pernah lagi menjadi surga yang aman bagi para teroris,” tandas Pompeo, seperti disitir dari VOA, Rabu (26/6/2019).
Diskusi dengan Taliban mengenai penarikan pasukan asing telah dimulai. Pompeo membantah klaim Taliban bahwa Washington telah setuju untuk menarik diri dari Afghanistan.
“Kami telah menjelaskan kepada Taliban bahwa kami siap untuk menarik pasukan kami, saya ingin menjadi jelas bahwa kami belum menyetujui jadwal waktu untuk melakukannya,” ungkapnya.
Pembicaraan AS-Taliban akan menjadi dasar bagi perundingan perdamaian dan rekonsiliasi Afghanistan. Pompeo mengunjungi Kabul ketika anggota kelompok oposisi mengadakan pertemuan umum besar di kota untuk memprotes perpanjangan yang diberikan kepada Presiden Ashraf Ghani oleh Mahkamah Agung negara tersebut.
Namun, mereka bersikeras masa jabatan lima tahun secara konstitusional Ghani berakhir pada Mei dan menuntut presiden untuk mundur. Ghani sendiri tengah berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya lewat pemilu.
Pompeo pun menekankan perlunya pemilihan presiden Afghanistan yang kredibel. “Saya mendesak pemerintah Afghanistan, Komisi Pemilihan Umum Independen, dan semua pemangku kepentingan politik untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu dapat dipercaya,” ungkapnya.[fat]
