Minggu, 16 September 2018
Indonesiaplus.id – Menlu Jerman Heiko Maas mengangkat masalah pengungsi dan migrasi yang kembali ramai di Jerman, dalam acara inagurasi Bali Democracy Forum Chapter Berlin yang dihadiri oleh menlu RI Retno Marsudi.
Tema dalam Bali Democracy Forum (BDF) Chapter Berlin adalah “Demokrasi dan Migrasi“. Sebagai tema yang tengah panas di Jerman, menyusul berbagai insiden yang ditenggarai adalah akibat dari banyaknya imigran yang masuk ke Jerman. Seperti belum lama ini kerusuhan di kota Chemnitz di wilayah timur Jerman.
Berpidato di ruang konferensi gedung kementrian luar negeri Jerman di Berlin, Heiko Maas menyerukan agar setiap warga Jerman merasa terpanggil melawan serangan dari pihak-pihak yang anti demokrasi, sebab hanya dengan cara inilah integrasi bisa berhasil.
“Imigran adalah bagian dari masyarakat Jerman yang justru memperkaya negara ini. Bukan migrasi, tetapi nasionalismus lah yang merupakan induk dari semua masalah politik, “ katanya.
Khusus terlihat dimana kepemimpinan otokrasi menguat dan pluralisme tergusur. Dengan perkembangan ini adalah serangan terhadap demokrasi liberal, kehormatan, dan toleransi.
“Pertimbangan untuk mengatasi masalah global seperti pengungsi di tingkat nasional saja, menurutnya adalah hal yang naif. Untuk mampu menjawab tantangan migrasi, dibutuhkan aliansi multilateral, ” ungkapnya.
Misalnya, hubungan Jerman dan Indonesia. “Tema migrasi dan demokrasi sangat penting bagi kedua negara. Ini menunjukkan tidak hanya kemitraan strategis yang mengikat Indonesia, tetapi juga keyakinan dan kepercayaan
akan ketertiban secara internasional.“
“Di era seperti sekarang ini, Indonesia adalah mitra yang sangat penting. Mitra yang bisa diandalkan. Indonesia tidak hanya wakil penting di Asia Tenggara, tetapi juga di panggung internasional.”
Usai cara dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral dengan Maas memiliki pendapat yang senada tentang masalah migrasi.
“Asia dan Eropa menghadapi tantangan migrasi yang sama yang mewujudkan dinamika demokrasi baru pada negara-negara di kawasan kami. Demokrasi harus menjadi bagian dari solusi sebagai sarana untuk menghasilkan toleransi dan lingkungan kondusif yang mampu mengayomi inklusi, ” tandas Menlu RI.[Fat]
