Selasa, 5 Juni 2018
Indonesiaplus.id – Aparat penegak hukum Singapura mendukung Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) untuk mengumpulkan bukti transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi pencucian uang, suap, serta tindak pidana korupsi.
Satuan tugas (Satgas) khusus 1Malysia Development Berhad (1MDB) kembali melakukan pertemuan dengan aparat penegak hukum antikorupsi Singapura di Putrajaya, Senin (4/6/2018) untuk membahas megakorupsi ini.
“Satgas khusus 1MDB dan penyelidik Singapura sepakat bekerja sama menutup kembali dana yang dicuri dari 1MDB. Tujuan kerja sama untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi saksi di Singapura sesegera mungkin,” ujar Juru Bicara Satgas 1MDB.
Selain itu, tim juga akan menelusuri jejak dan aliran uang untuk mendeteksi uang tunai dan aset yang masih ada.
Turut hadir dalam pertemuan itu, sembilan perwira senior dari Kantor Kejaksaan Agung Singapura, Departemen Urusan Komersial (CAD), dan Otoritas Moneter Singapura (MAS). Sedangkan dari Malaysia diwakili oleh pejabat dari Kamar Jaksa Agung, MACC, polisi, dan bank sentral.
Juru bicara kepolisian Singapura mengatakan, mitra mereka di Malaysia telah meminta bantuan investigasi terkait 1MDB. “Kami sepakat mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur,” katanya.
Satgas khusus 1MDB terdiri atas Direktur Khusus Cabang Polisi Abdul Hamid Bador, mantan Jaksa Agung Abdul Gani Patail, Ketua MACC Mohd Shukri Abdull, dan mantan atasannya Abu Kassim Mohamed.
Datin Seri Rosmah Mansor, istri mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diminta hadir di markas MACC di Putrajaya, Selasa (5/6/2018). Dia dijadwalkan hadir pukul 11.00 waktu setempat untuk membantu penyelidikan.
Menurut Wakil Kepala Operasi SRC International MACC Datuk Seri Azam Baki bahwa MACC akan merekam pernyataan Rosmah tentang masalah ini. “Pemberitahuan telah diberikan kepada Rosmah. Dia harus hadir besok untuk memfasilitasi penyelidikan,” ujarnya.
SRC International, anak perusahaan 1MDB yang kemudian ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan pada 2012. Pada 26 Januari 2016, media mengutip Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali mengatakan, tidak ada tindak pidana yang dilakukan Najib dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan sumbangan sebesar RM 2,6 miliar (US$ 874,02 juta) dan transfer dana dari SRC International.
1MDB didirikan oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak segera setelah ia mengambil alih posisi pada 2009. Najib, yang juga menteri keuangan, memimpin dewan penasihat 1MDB hingga Mei 2016. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh dugaan penyelewengan sebagai kleptokrasi yang paling buruk dan menyatakan US$ 4,5 miliar disedot dari 1MDB.
Sementara itu, pihak berwenang setidaknya enam tempat, termasuk AS, Singapura, dan Swiss, sedang menyelidiki kasus ini. Najib membantah melakukan kesalahan dan dibersihkan pada tahun 2016 oleh otoritas Malaysia ketika pemerintah dipimpin oleh koalisi Barisan Nasional.
Pemerintahan Pakatan Harapan yang berusia tiga minggu dipimpin Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah membuka kembali kasus tersebut dan mengintensifkan penyelidikan.[Fat]
