Kamis, 29 Maret 2018
Indonesiaplus.id – Rencana menentukan ulang peta daerah pemilihan (electoral map – dapil)pemerintah Malaysia mengundang reaksi keras oposisi di parlemen serta protes massa di luar.
Oposisi menduga rencana tersebut sebagai ‘’upaya berbuat curang” dalam pemilu yang diagendakan paling lambat Agustus mendatang, tetapi dimungkinkan bisa lebih cepat.
Di tengah skandal tuduhan penilepan miliaran dolar dari 1MDB, lembaga pemerintah untuk investasi asing, Rabu (28/3/2018), parlemen mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) penentuan ulang dapil yang diajukan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Najib Razak.
Dengan RUU ini berpotensi mengubah keterwakilan hampir dua per tiga kursi parlemen hasil pemilu di Semenanjung Malaysia. Sehingga, oposisi menilai ini merupakan manuver PM Najib menjaga dominasi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO)-nya.
UMNO merupakan motor kekuatan koalisi Barisan Nasional (BN) yang memerintah Malaysia sejak merdeka pada 1957. Karena BN menguasai kursi di parlemen, RUU penyusunan ulang dapil pun berpeluang besar lolos.
Saat ini, BN posisi dalam tekanan dituntut menunjukkan performa lebih baik pada pemilu mendatang setelah menderita kekalahan kali pertama dalam kalkulasi popular votes (suara riil pemilih) sebesar 4 persen pada Pemilu 2013 meski masih mendominasi perolehan kursi di parlemen.
Sedangkan oposisi mengklaim, RUU menunjukkan niat koalisi partai pemerintah menata ulang pemetaan kursi parlemen berdasarkan garis ras pemilih, mengonsentrasikan pendukungnya di wilayah yang menyediakan banyak kursi, dan memadati dapil yang menawarkan kursi lebih sedikit dengan pemilih dari mayoritas Muslim – yang secara tradisional memilih UMNO, tetapi kini juga berusaha direbut oleh Bersatu-nya Mahathir.
Argumen disampaikan bahwa RUU tersebut di parlemen, PM Najib mengatakan, pembagian jumlah pemilih secara merata di seluruh konstituante (dapil) sulit diwujudkan karena terdapat sejumlah wilayah perdesaan memiliki topografi dan demografi beragam, berbeda antara yang satu dan lainnya.
Peluang partai politik berbuat ‘’curang” saat pemilu sejatinya bukan hal baru dalam perpolitikan Malaysia. Para pemimpin koalisi berkuasa, termasuk Mahathir kala masih berbendera UMNO, juga melakukannya guna melanggengkan kekuasaannya.
Pembahasan RUU perubahan dapil di parlemen diwarnai pertentangan dan adu mulut sengit. Lim Kit Siang, politikus veteran dari oposisi, mempertanyakan alasan pemerintah agar poin-poin perubahan di RUU sempat diembargo.
Draft perubahan dapil oleh Komisi Pemilihan diajukan ke parlemen pekan lalu. Namun, pemerintah meminta diembargo hingga tiba pembahasan di parlemen, Rabu. Maka, sebelumnya publik tidak bisa mendiskusikan serta mendebatkannya.
Lim bersuara lantang sembari berdiri. Ia menolak perintah duduk dari ketua parlemen. Penolakan Lim membuat ketua parlemen menghentikan sesi serta mengusir Lim dari ruangan.
Tidak jauh dari gedung parlemen, 200an demonstran dari massa ‘’Bersih” beraksi dengan membentangkan spanduk bertuliskan ‘’mencuri dalam pemilu bukan memenangi pemilu”. Mahathir, yang berulang-ulang menghantam sengit Najib dengan skandal 1MDB, hadir dalam aksi ini dan berorasi.
Pada sisi lain, kepada AFP, Wan Azizah Wan Ismail, deputi ketua koalisi oposisi Pakta Harapan yang juga istri tokoh oposisi terpenjara Anwar Ibrahim, mencap RUU perubahan dapil tersebut sebagai ‘’skandal”.
‘’Hal ini bisa berujung pada pencurangan suara karena batasan baru dapil akan lebih menguntungkan Barisan Nasional. Kami meyakini sebuah kemenangan dalam pemilu telah dicuri dari kami,” katanya.
Diprediksi BN masih berjaya pada pemilu mendatang meskipun PM Najib dihantam bertubi-tubi oleh skandal penilepan US$ 4,5 miliar dari kas 1MDB. Tuduhan yang berulang-ulang dibantah Najib maupun 1MDB sendiri.[Fat]
