Indonesiaplus.id – Untuk mewujudkan kompetensi serta produktivitas SDM yang berdaya saing nasional maupun global, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) senantiasa menggandeng pemangku kepantingan atau stakeholder, baik instansi pemerintah, industri, serikat pekerja, mitra pembangunan dalam dan luar negeri.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, sebagai bentuk kolaborasi dilakukan Kemnaker berupa pengembangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), maupun sinergi program pelatihan dan pendampingan lulusan pelatihan.
“Kami berharap dukungan pemerintah daerah untuk mendorong keterlibatan para pengusaha dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas,” ungkap Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan usai menyaksikan Penandatanganan Serah Terima Lahan dan Bangunan dalam Rangka Transformasi BLK di Provinsi Jambi, Kabupaten Pesisir Selatan dan Halmahera Selatan, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ditjen Binalavotas Kemnaker dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat tentang Peningkatan Kompetensi dan Pemberian Bantuan Modal bagi Lulusan Pelatihan, di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Pada sektor ketenagakerjaan, investasi menjadi hal sangat penting karena didasarkan lima alasan yakni, investasi membuka lapangan kerja; investasi memperbesar peluang alih teknologi dan pengetahuan; investasi memperkuat kualitas SDM; investasi mendorong peningkatan produktivitas; dan investasi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan masuknya investasi akan semakin mendorong negara dalam memberikan layanan yang prima, good governance, serta daya saing nasional. Juga, investasi bermanfaat untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha.
“Kualitas SDM mumpuni mendorong produktivitas lebih baik yang tentunya menjadi pertimbangan utama investor ketika akan menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Menaker.
Pada kesempatan ini, Menaker Ida mengapresiasi Gubernur Jambi, Bupati Pesisir Selatan dan Bupati Halmahera Selatan, atas komitmennya yang telah menyerahkan lahan beserta bangunan agar dapat digunakan sebagai pengembangan Unit Pelaksana Teknis Pusat BPVP di Jambi, Pesisir Selatan, serta Halmahera Selatan.
“Pengembangan UPTP BPVP merupakan wujud nyata dari implementasi strategi revitalisasi fasilitas, sarana dan prasarana,” katanya.
Menaker Ida menyambut baik kerja sama yang dilakukan Kemnaker dengan Pemkab Lima Puluh Kota dalam meningkatkan kompetensi SDM untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Saya ingin dapat dibangun hubungan berkesinambungan antara Kemnaker dengan Pemkab Lima Puluh Kota melalui BBPVP Medan. Tentunya kami terbuka bekerja sama di bidang lain di sektor ketenagakerjaan,” tutur Menaker.[tat]
