Senin, 26 Maret 2018
Indonesiaplus.id – Saat ini, monopoli Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam proyek infrastruktur. Kalangan swasta tidak hanya sulit mendapatkan bagian, bahkan tidak diundang sejak pelaksanaan lelang.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira bahwa monopoli BUMN dalam proyek infrastruktur itu tak banyak memberi efek berganda bagi sektor usaha. Padahal, sejatinya sumber pembiayaan proyek berasal dari utang.
“Proyek infrastruktur jadi bersifat dari BUMN, oleh BUMN, untuk BUMN. Rakyat sulit menikmati hasil yang optimal, tetapi kebagian membayar utang,” ujar Bhima, Senin (26/3/2018).
Sebagai contoh PT Angkasa Pura I misalnya, pada 2 Februari lalu, mengumumkan undangan lelang pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Hanya 10 perusahaan yang diundang BUMN pengelola bandara tersebut, pesertanya juga seluruhnya BUMN.
Surat nomor AP.I.53/PL.02/2018/PST-B, AP I diketahui hanya mengundang Perum Perumnas, Adhi Karya, Amarta Karya, Brantas Abipraya, Hutama Karya, Istaka Karya, Pembangunan Perumahan, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Nindya Karya untuk mengikuti lelang proyek bandara tersebut. Nilai proyek sendiri mencapai Rp6,5 triliun (termasuk PPN).
Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Bambang Rachmadi menyatakan, akibat dominasi berlebihan BUMN di proyek infrastruktur, sekitar 37 ribu kontraktor swasta bangkrut. Mereka gagal mendapat order, atau tidak dibayar oleh pemberi kerjanya.
“Dalam proyek infrastruktur, rata-rata BUMN mendapat order Rp328 trilun per BUMN. Swasta hanya Rp15 miliar per perusahaan,” kata Bambang.
Hal ini menjadi perhatian, karena beberapa waktu lalu, usai bertemu pemimpin Bank Dunia Jim Yong Kim, Presiden Joko Widodo menegaskan, peran swasta dalam pembangunan infrastuktur diminta lebih diutamakan. Kala itu, Menteri BUMN Rini Soemarno berkilah dengan mengatakan swasta telah diberikan wewenang cukup besar.
Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto juga menilai, kiprah BUMN di proyek infrastruktur sudah cenderung monopolistis. Harus ada keadilan bagi seluruh dunia usaha di Indonesia.
“BUMN seperti habis-habisan mengambil semua pekerjaan, karena mereka ditugaskan menterinya untuk mengejar keuntungan tanpa memikirkan aspek keadilan,” ujarnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini lalu mendesak, agar swasta diberi kesempatan fair untuk bersaing dalam proyek infrastruktur. Ia mengingatkan, tanpa peran swasta, tak akan tercipta demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.[Sal]
