Indonesiaplus.id – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, harga minyak goreng curah naik lebih tinggi sebagai imbas kebijakan mencabut subsidi minyak goreng curah.
Pasalnya, mekanisme subsidi harga curah belum mencapai harga eceran tertinggi (HET) apalagi ketika subsidi dari BPDPKS dicabut.
“Masyarakat menengah bawah dan pelaku usaha kecil masih membutuhkan subsidi minyak goreng, karena tidak mungkin seluruh konsumen curah tercover oleh bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, ” kata Bhima di Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Namun, yang menjadi catatan subsidi minyak goreng curah sebelumnya adalah pengawasan sulit, tingkat kebocoran lebih tinggi dari subsidi kemasan dan rantai distribusi terlalu panjang.
Anggaran besar subsidi tidak efektif bukan karena dananya yang salah melainkan mekanisme penyalurannya. Solusinya bukan cabut subsidi melainkan alihkan ke subsidi minyak goreng kemasan sederhana. “Libatkan Perum Bulog untuk salurkan minyak goreng subsidi sehingga pengawasan jauh lebih mudah,” katanya.
Melepas minyak goreng subsidi ke mekanisme domestik market obligation (DMO) hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. “Dengan pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) kemarin adalah oversupply bahan baku minyak goreng, tidak ada masalah soal pasokan dan menjadi masalah adalah distribusi,” katanya.[tat]
