Indonesiaplus.id – Pasca diterapkannya Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah (otoda) yang diduga menjadi kendala dalam menjalankan pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Untuk membenahinya, pemerintah pusat mengambilalih pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemda diatur penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan menjadi urusan Pemerintah Pusat, sedangkan kewenangan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
“UU itu sebagai pembagian tugas dan kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan lebih jelas, keberhasilan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor didampingi oleh Kabiro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap dalam acara, “Coffee Morining” dengan Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwakwer) di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Hingga kini, jumlah pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah 514 kabupaten/kota bahkan diantaranya masih ada yang belum memiliki pengawas ketenagakerjaan.
Hasil penelusuran di laman https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/877 diposting tanggal 30-09-2022, Data Pengawas Ketenagakerjaan, Triwulan 1 Tahun 2022, jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dilaporkan sebanyak 1.694 orang, terdiri dari pegawai pengawas umum 1.554 orang dan pegawai pengawas spesialis 382 orang.
Dari jumlah itu yang memiliki kewenangan sebagai Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 365 orang. “Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan belum sebanding dengan ribuan perusahaan yang harus diawasi ” pungkas Wamenaker.[tat]
