Ahad, 10 Februari 2019
Indonesiaplus.id – Presiden Joko Widodo diminta mendengar aspirasi masyarakat dan meninjau ulang terkait bagasi berbayar. Sebab, ini dianggap bakal memperkeruh persoalan ekonomi di Indonesia
“Jika tidak maka akan semakin membebani rakyat lagi. Dan akan semakin memperparah kelesuan ekonomi kita. Pemerintah harus menuinjau segera, terutama Komisi V DPR harus mengkritisi soal ini,” ujar Wasekjen PAN Sony Sumarsono, Sabtu (9/2/2019).
Kendatipun dalam sitiasi dan kondisi dalam konstelasi politik jelang Pilpres 2019, pemerintah dan wakil rakyat tetap harus memperhatikan persoalan ini.
“Saat ini para wakil rakyat lagi sibuk untuk pileg dan pilpres 17 April nanti persoalan ini saya kira harus tetap diperhatikan. Jangan dibiarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi masalah ini,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan pengenaan bagasi berbayar di dalam pesawat secara hukum diperbolehkan.
“Jadi secara hukum atau law, korporasi boleh mengatur penarifan. By law itu boleh, silakan. Namun, mesti ada proses transisi,” ungkap Budi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Budi menegaskan bahwa jika pengenaan tarif bagasi itu mengganggu tingkat pelayanan, maka tidak bisa serta-merta diterapkan.
“Pada saat kemarin rapat, memang bicara apakah perubahan itu mengganggu level of service (tingkat pelayanan). Tadinya nggak bayar, jadi tiba-tiba bayar. Ada yang nggak bawa uang, karena masyarakat tidak mengerti sebelumnya,” tandasnya.
Kebijakan manajemen sejumlah maskapai penerbangan menghapuskan layananan bagasi gratis, belakangan menuai pro kontra. Salah satu dampak yang yang dikhawatirkan adalah menurunnya pergerakan wisatawan.
Setidaknya ada tiga maskapai penerbangan yang akan memberlakukan kebijakan bagasi berbayar. Masing-masing Lion Air, Wings Air, dan Citilink.[sal]
