G20 Perkuat Perlindungan Sosial, Wapres: Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi

Indonesiaplus.id – Pertemuan G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting di Bali dihadiri Wakil Presiden (Wapres) KH. Maruf Amin secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (14/09/2022).
Wapres menyampaikan diperlukan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya dilakukan dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja melalui pemberian pendampingan dan bantuan yang adaptif, sesuai kondisi yang terjadi.
“Tentu saja, hal ini menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra-Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” ujar Wapres.
Di sisi lain, Wapres mengungkapkan bahwa penguatan kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau penting untuk dilakukan. Pasalnya, ke depan inovasi dan digitalisasi merupakan modal penting dalam menghadapi persaingan global yang semakin pesat dan canggih.
“Misalnya Pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital pelaku UMKM agar target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024 dapat tercapai,” katanya.
Dari aspek kemampuan, Wapres menekankan betapa pentingnya peningkatan Skills (keahlian) dalam upaya meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja Indonesia di tingkat nasional maupun global melalui skilling, re-skilling dan up-skilling yang dilakukan secara terus menerus
“Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara Pemerintah, swasta/industri dan akademisi/pendidikan tinggi,” pungkas Wapres.
Pertemuan G20 tersebut dihadiri oleh Menteri-Menteri Ketenagakerjaan G20, Menteri-Menteri Negara Undangan, Para Kepala Lembaga Internasional, serta beberapa Ketua Engagement Groups.[tat]