Indonesiaplus.id – Dalam tiga tahun ke depan, pemerintah China memerintahkan agar semua perangkat lunak atua software dan perangkat komputer asing disingkirkan dari kantor pemerintahan dan insitusi publik.
Kebijakan ini kali pertama dilaporkan oleh analis yang menjadi sumber Financial Times dengan menyebut 30 persen penggantian perangkat akan dilakukan pada 2020.
Sebanyak 50 persen perangkat pada 2021, dan 20 persen lainnya selesai pada 2022. Total, terdapat 20-30 juta perangkat keras di seluruh negeri yang harus diganti.
Perintah pemerintah China ini sepertinya akan menjadi ancaman bagi perusahaan multinasional AS seperti HP, Dell, dan Microsoft. Langkah ini seiring dengan langkah Washington membatasi penggunaan teknologi China di negara AS.
Perusahaan arsitektur cip ARM yang digunakan oleh Lenovo masih belum memberikan jawaban terkait hal ini, seperti dilansir Telegraph.
Ke depan, perang dagang Amerika Serikat (AS)-China sepertinya berkembang menjadi perang dingin teknologi antar kedua negara.
Sebelumnya, pemerintah Trump melarang perusahaan AS untuk bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi China, Huawei, pada awal tahun ini.
Tekanan AS kepada perusahaan di negara itu semakin tinggi, hingga akhirnya pada Mei, Intel, Qualcomm, dan Google mengumumkan mereka akan menghentikan kerjasama dengan Huawei.
Dengan menyingkirkan China dari kecanggihan teknologi barat, pemerintah Trump telah menabuh genderang perang persaingan teknologi dari dua negara dengan ekonomi terkuat dunia ini. Dunia akan menyaksikan siapa yang terkuat dari kedua negara ini dalam dua dekade ke depan.
Arahan publik pertama dilakukan pemerintah China yang menetapkan target spesifik, berupa pembatasan teknologi asing di Cina. Langkah ini menjadi salah satu strategi China mengembangkan teknologi sendiri dan melepaskan diri dari ketergantungan teknologi barat.
Analis mengatakan, bahwa perintah tersebut dilontarkan oleh kantor pusat Partai Komunis China awal tahun ini. Dua karyawan dari perusahaan keamanan siber mengonfirmasi kalau klien mereka di pemerintahan telah menggambarkan kebijakan itu.
Kebijakan mengganti semua komputer dan software seperti yang dilakukan pemerintah China akan sangat menantang. Sebab, banyak produk komputer saat ini telah dikembangkan sesuai dengan sistem operasi Windows milik Microsoft.
Pemerintah China saat ini, memang cenderung menggunakan komputer buatan perusahaan China, seperti Lenovo.[sam]
