Indonesiaplus.id – Soal usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) asimetris, elit Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar tidak grasa-grusu untuk mengubah sistem pilkada langsung tersebut.
“Memang kita jangan grusa-grusu mengubah sistem pilkada langsung. Ekses negatif banyak tetapi yang aman, sejuk lebih banyak,” ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan (DK) PAN Dradjad Wibowo, Ahad (1/12/2019).
Ekses-ekses negatif, kata Drajad, dari pilkada langsung sebagaimana disebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memang ada, bahkan sudah terjadi di banyak daerah. Namun, bukan berarti tak ada positifnya.
“Misalnya di Kotawaringin Barat, dahulu pernah sampai bakar-bakaran. Kasus korupsi sebagai ekses pilkada banyak hingga menyeret petinggi-petinggi di Jakarta ditangkap KPK,” ungkapnya.
Saat reformasi, dilaksanakan pemilihan langsung niatnya adalah agar rakyat bisa menjalankan hak demokrasinya secara bebas dan langsung. Karena itu, sistemnya memberlakukan satu orang satu suara.
“Niat lain untuk mencegah jual beli suara. Logikanya, kalau pemimpin hanya dipilih oleh beberapa puluh atau beberapa ratus anggota legislatif, politik uang relatif lebih mudah dilakukan. Tetapi, jika dipilih jutaan, bahkan 100 jutaan rakyat, masak sih politik uang bisa dilakukan?” tandasnya.
Dengan dua alasan utama di atas, dilakukanlah pilpres, pilgub, pilbup, dan pilwakot langsung. Ternyata sekarang terbukti, politik uang tetap bisa dilakukan, bahkan sangat marak. Di sisi lain, ada ekses-ekses negatif.
“Kendati demikian, ekses negatif itu tidak terjadi di mayoritas daerah. Saya rasa, malah lebih banyak jumlah pilgub, pilbup, dan pilwako yang relatif sejuk dibanding yang ribut,” katanya.
Misalnya di Pilgub Jatim relatif sejuk. Pilawako Bandung juga adem ayem. Dia mengaku tidak punya statistiknya, namun hingga saat ini menduga lebih banyak pilkada yang berlangsung sejuk dibanding yang rusuh.
“Jadi saya sepakat, perlunya kajian objektif, termasuk mendesain sistem pemilihan dan sistem hukum yang bisa menghentikan politik uang. Di negara maju, pemilihan langsung bisa berjalan aman dan baik, steril dari politik uang. Mereka bisa, masak Indonesia tidak?” pungkasnya.[mus]
