Indonesiaplus.id – Tahun depan, diperkirakan utang Indonesia terus meningkat seiring dengan ambisi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang superagresif.
Dampaknya tidak hanya menguras kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung, namun faktanya turut menyeret dana dari perusahaan pelat merah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Di sisi lain utang BUMN akan terus membengkak, lantara tahun ini saja sudah mencapai 43,93%,” ungkap ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov di Jakarta, Ahad (25/8/2019).
Proyeksi kebutuhan, kata Abra, infrastruktur Rp 4.700 triliun selama 2015 hingga 2019, sehingga APBN diperkirakan hanya mampu menutup 41,3% kebutuhannya. BUMN ditargetkan bisa menyumbang 22% atau Rp1.034 triliun.
“Bisa dipahami penyertaan modal negara merupakan instrumen investasi yang dilakukan pemerintah kepada BUMN, dengan menempatkan sejumlah dana dan/atau barang untuk tujuan jangka panjang, yang hasilnya akan kembali pada pemerintah dalam bentuk pajak, dividen, dan lainnya,” katanya.
Abra menilai alokasi PMN kepada BUMN selama periode 2015-2018 mencapai Rp130,3 triliun. Dilihat dari besarnya nilai PMN tersebut sudah mestinya memiliki dampak positif terahadap perbaikan kinerja BUMN.
Namun faktanya pada saat alokasi PMN sangat besar, justru masih banyak BUMN menghadapi tekanan keuangan, dan pada gilirannya kembali membebani APBN.
Beratnya tantangan dihadapi oleh BUMN, pemerintah seudah semestinya tidak boleh memaksakan BUMN mengerjakan penugasan pemerintah.
“Jadi, berikan BUMN kesempatan mereview ulang feasibility study dari tiap proyek yang diinisiasi pemerintah (K/L), apakah berbagai proyek tersebut layak secara bisnis,” pungkasnya.[sal]
