Senin, 1 April 2019
Indonesiaplus.id – Pengakuan seorang perwira menengah dari Polda Jawa Barat cukup mengagetkan banyak pihak. Padahal, Korps Bhayangkara sudah berusaha menunjukkan netralitas di pemilu 2019 ini.
Isu miring terkait netralitas dan perlu tindak lanjut dari pengakuan tersebut. Sebab, penting untuk membuktikan benar tidaknya pengakuan yang disampaikan sang perwira tersebut.
Pengakuan dari satu orang saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa ada perintah yang sangat jelas bertentangan dengan aturan.
Jadi, apakah betul atau tidak, kita tidak tahu. Tapi jika betul, wajib ada tindakan tegas untuk oknum yang terlibat. Pendalaman melalui tindak lanjut harus dilakukan. Polri harus mengklarifikasi semua pihak yang disebutkan mendengar perintah terlarang itu.
Polri kerap menjadi komoditas politik sehingga mereka harus profesional. Polri harus berada di tengah-tengah. Haram bagi Polri memihak.
Polri harus tetap menjalankan tugas pokok melindungi masyarakat. Juga menunjukkan bahwa mereka tidak memihak kubu mana pun. Sehingga masyarakat percaya dan tidak ada yang curiga kepada Polri.
Sejauh ini memang ada komitmen Polri sangat kuat. Tidak hanya lewat seruan yang disampaikan setiap saat. Kapolri sudah mengeluarkan telegram khusus untuk memastikan seluruh anggotanya netral.
Dengan perintah itu tegas dan berlaku untuk seluruh jajaran kepolisian. Harus dan wajib dilaksanakan tanpa kecuali. Di daerah maupun pusat.
Dalam hal ini Polri memang menginginkan betul tidak ada personelnya yang memihak. Kalau masyarakat melihat ada pelanggaran, segera laporkan. Supaya Polri bisa cepat menindaklanjuti.
Tidak mudah mengatur ratusan ribu personel yang tersebar di seluruh Indonesia. Potensi pelanggaran oleh oknum bisa saja terjadi.
Paling penting adalah pimpinan Polri sudah menyampaikan perintah khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di lapangan bisa betul-betul ingin seluruh anggotanya netral. Itu yang paling penting.[mus]
