Senin, 25 Februari 2019
Indonesiaplus.id – Penolakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno di Tabanan, Bali. Direspons jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian tindak menghalangi-halangi seseorang untuk berkampanye merupakan pelanggaran pemilu.
“Ini negara demokrasi, siapa pun yang mau kampanye selama tidak melanggar, maka seharusnya diberikan kesempatan,” ujar Pipin di Media Center, Prabowo Sandiaga, Jakarta, Senin (25/2/2019).
Pihaknya meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tegas menyikapi persoalan tersebut. Pasalnya, tidak ada yang dilanggar Sandiaga dalam kegiatannya di Tabanan pada Ahad (24/2/2019) kemarin.
“Pasal 280 dalam UU Pemilu disebutkan larangan itu hanya kepada tempat ibadah, pendidikan, dan tempat pemerintah itu adalah larangan, tempat yang lain silakan. Aneh kalo misalnya ada yang mengadang lalu aparat penegak hukum, Bawaslu tinggal diam. Jadi kami ingin hukum ditegakkan bagi semua,” tandasnya.
Sebelumnya, dua hari sebelum kunjungan Sandiaga Uno ke Bali, beredar surat pernyataan dari Desa Pakraman Pagi, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang ditandangani Bendesa Adat Pakraman Pagi I Wayan Yastera, Kelian Adat Banjar Pagi I Nyoman Subagan dan I Wayan Sukawijaya dengan tembusan Perbekel (Kepala Desa) Senganan dan Kapolsek Penebel.
Dengan isi surat pernyataan itu menolak kedatangan Sandiaga Uno karena mereka sudah memilih capres 01 dan calon legislatif dari PDI-P.
Sandiaga menyatakan dia menghormati keputusan itu dan ingin suasana Bali tetap kondusif, karena pariwisata membutuhkan situasi politik dan keamanan yang stabil. Sandiaga Uno kemudian membatalkan kunjungannya ke Desa Pakraman Pagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.
Ia membatalkan rencana itu untuk menjaga suasana kondusif, karena sebelumnya beredar adanya surat penolakan kunjungannya.
“Tentu saja, saya ingin pastikan kondisi Bali kondusif. Pariwisata itu membutuhkan situasi politik dan keamanan yang stabil. Jadi, kehadiran saya ke sini (Bali) kan atas undangan masyarakat Tabanan. Kalau masyarakat lain ada yang berkeberatan tentunya kita hormati,” ungkap Sandi.[mus]
