Senin, 18 Februari 2019
Indonesiaplus.id – Pada debat capres putaran dua, Joko Widodo memaparkan keberpihakan terhadap tanah rakyat melalui bagi – bagi sertifikasi gratis.
Namun, masih saja marak penyerobotan tanah wong cilik yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Sebagai capres petahana, kata Jokowi tidak ada konflik pertanahan berarti, khususnya yang terkait pembangunan infrastruktur selama pemerintahannya.
“Dalam 4,5 tahun, tidak ada konflik pembebasan lahan untuk pembangunan. Karena rakyat meresakan ganti untung bukan ganti rugi,” papar Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019).
Tidak tahu atau Jokowi sengaja melupakan berbagai konflik pertanahan di tanah air. Misalnya, penolakan warga atas pembangunan PLTU Batang, pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulonprogo.
Berdasarkan catatan lembaga pemerhati lingkungan Auriga, periode 2015-2017 terjadi 1.361 konflik agraria. Di mana, pembangunan infrastruktur disebut sebagai pemicu nomor wahid.
Selain itu, konflik agraria melibatkan penguasa daerah banyak terjadi. Salah satunya di Pemkab Bogor yang menyeret mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, serta Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin. Politisi PPP ini diduga merampas 14 hektar lahan milik petani Jonggol.
Aliansi Petani Jonggol (APJ) sempat mendemo gedung KPK untuk mengadukan nasibnya. Mereka meminta agar KPK memeriksa Rachmat Yasin serta Ade Monawaroh yang merupakan adik Rachmat Yasin.
Koordinator APJ, Teguh mendesak KPK memeriksa dan mengadili mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin dan beberapa pejabat lainnya. “Kami meminta KPK memeriksa pejabat Kabupaten Bogor atas dirampasnya tanah rakyat petani Jonggol,” tandasnya.
Sebab, Teguh menduga, bahwa Rahmat Yasin dan kawan-kawan selama ini menjadi mafia-mafia tanah yang kerap merampas aset negara. Akibat dari diambilnya tanah itu, negara menelan kerugian sekira Rp 565 miliar. “Tangkap mafia tanah di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Saat ini, KPK masih harus berani bertindak tegas untuk mengusut tuntas kasus penyerobotan tanah di Jonggol yang dilakukan tanpa disertai jual beli.
“Mereka secara tega merampas hak petani demi menambah pundi-pundi kekayaan. Maka perlu diusut tuntas atas beralihnya hak tanah rakyat petani Jonggol tanpa ada jual beli kepada Rahmat Yasin CS yang sudah merampas tanah rakyat petani,” tandasnya.
APJ sempat menggelar aksi massa di depan istana presiden. Berharap Presiden Jokowi memberikan perhatian atas nasih mereka yang menjadi korban penguasa. “Tolong kami Pak Jokowi kembalikan tanah kami petani Jonggol yang dirampas pejabat di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.[sal]
