Selasa, 2 Oktober 2018
Indonesiaplus.id – Untuk menguatkan kesetaraan gender, keterlibatan kaum perempuan di ranah politik dan pemerintahan dinilai sangat strategis.
Pada masa kampanye, dua kubu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersaing ketat merebut suara mayoritas emak-emak melalui visi misi mereka.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ida Fauziah, perempuan harus dilibatkan langsung karena merupakan kunci keberhasilan negara dalam membumikan pembangunan berkelanjutan.
Maka, TKN bertekad menguatkan pemberdayaan perempuan, karena “kaum Hawa” tidak hanya bisa berperan di ranah domestik, tapi juga di ruang publik.
“Program Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengedepankan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan, dan pembangunan. Kami juga ingin meningkatkan akses perempuan memperoleh pendidikan sekaligus penguatan ekonomi keluarga,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/10/2018).
Secara umu, program TKN memperkuat perempuan dalam mengakses teknologi dan pembiayaan pendidikan serta menjadikan sebagai pengusaha UKM atau usahawan.
Juga, untuk meningkatkan perlindungan kepada perempuan atau ibu dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk dalam menumbuhkembangkan anak dan pendidikan karakter.
“Kami melihat secara utuh bahwa perempuan tidak hanya memiliki peran domestik keluarga, tapi juga di ranah publik. Ini yang akan terus kami elaborasi,” tandasnya.
Sementara itu, juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Rachel Maryam mengatakan, bahwa kesejahteraan perempuan penting dikedepankan.
Pasanya, program yang disusun BPN mendorong tumbuhnya UKM agar memacu emak-emak memiliki semangat kewirausahaan. Sehingga tim akan jelaskan ke publik, pemerintah baru kelak berusaha ciptakan akses modal, kredit, hingga pasar.
“Tentu saja, kami akan berikan pelatihan, kemudian membimbingnya. Selanjutnya, pemerintah yang carikan market. Secara garis besar fokus kami ke arah kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya termasuk stabilitas harga-harga. Pemerintah harus punya program konkret ke arah itu,” ucap Rachel.
Kesempatan diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kepada kedua timses capres-cawapres melakukan elaborasi dan perubahan visi misi. Program yang sudah matang akan menjadi adu ide dan gagasan bagi kedua kubu menuju kontestasi Pilpres 2019.
Menurut Pakar Komunikasi Politik Universitas Bengkulu, Lely Arrianie, mengimbau pada kedua paslon jangan memolitisasi perempuan dalam masa kampanye.
Suara perempuan, tidak bisa disamaratakan ke dalam satu lapisan seperti emak-emak. Sebab, kaum Hawa sekarang jauh lebih cerdas di era keterbukaan informasi.
“Sara perempuan terdiri dari berbagai lapisan mulai dari akademisi, profesional, hingga ibu rumah tangga. Namun yang terpenting program kedua capres untuk kaum perempuan tidak bias gender, ” tandasnya.[Mus]
