Sabtu, 15 September 2018
Indonesiaplus.id – Kepala daerah tidak seharusnya terlibat langsung dalam hal dukung mendukung di Pilpres 2019. Menyeret gubernur, bupati maupun wali kota dukung mendukung di pilpres terkait masalah etika.
“Mereka membawahi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diminta netral. Nge-like saja (di medsos) enggak boleh, foto saja kemudian dianggap pelanggaran. Sehingga kalau kepala daerahnya lantas tidak memberi contoh atau menjadi contoh yang sama. Etika politiknya tentu menjadi ironis,” ucap Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais di Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Sependapat dengan Sandiaga Uno, sebaiknya kepala daerah apalagi yang baru terpilih, mestinya fokus mewujudkan janji-janji kampanyenya. Bukan malah terlibat dalam politik dukung mendukung.
“Saya kira malah justru membuat keruh suasana di lapangan yang katanya ingin damai ingin sejuk, tapi sebagai kepala daerah mengayomi semuanya, bukan malah berpihak,” tegasnya.
Kondisi yang sama menurut Hanafi, tidak hanya berlaku bagi kepala daerah dari kubu petahana, maupun dari pihak pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.[Mus]
